Sangatta – DPRD Kabupaten Kutai Timur menggelar Rapat Paripurna Ke-XXII dan XXIII Masa Persidangan I Tahun Sidang 2024/2025 pada Selasa (26/10/2024). Rapat yang berlangsung di Ruang Sidang Utama DPRD ini membahas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025.
Dalam kesempatan tersebut, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang diwakili oleh anggota DPRD Kabupaten Kutai Timur, Uci, menyampaikan pandangan akhir terkait rancangan APBD tersebut. Dalam pandangan akhirnya, Fraksi PKS menyoroti beberapa poin penting terkait dengan pengelolaan keuangan daerah, dengan fokus pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui sektor-sektor strategis seperti pendidikan, kesehatan, pariwisata, dan pemberdayaan ekonomi kerakyatan.
Fokus pada Peningkatan Pendapatan Asli Daerah
Fraksi PKS dalam pandangannya mengungkapkan bahwa pendapatan daerah terbesar Kabupaten Kutai Timur masih berasal dari pendapatan transfer. Menurut mereka, ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk lebih menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Oleh karena itu, Fraksi PKS berharap Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat berfokus pada pengembangan sektor-sektor unggulan yang ada di daerah ini, seperti kekayaan alam, pariwisata, dan sektor potensial lainnya.
“Antisipasi terhadap kondisi pendapatan daerah yang bergantung pada sektor tambang harus mulai dilakukan secara massif, mengingat sektor tambang yang saat ini menjadi andalan dapat menurun dalam beberapa tahun mendatang,” ungkap Uci dalam penyampaiannya.
Fraksi PKS juga menekankan pentingnya memperhatikan potensi pariwisata yang ada di Kabupaten Kutai Timur. Salah satu objek wisata yang menurut mereka berpotensi besar untuk dikembangkan adalah Taman Nasional Kutai (TNK) dan Gua Karst. Fraksi ini berharap agar pemerintah daerah dapat memberikan support anggaran yang cukup untuk pengembangan sektor pariwisata, sehingga dapat menarik lebih banyak wisatawan dan meningkatkan ekonomi lokal.
Mendorong Peningkatan Pelayanan Kesehatan dan Pendidikan
Uci juga mengingatkan pemerintah agar memberikan perhatian khusus kepada wilayah-wilayah yang sulit terjangkau oleh sarana transportasi dan informasi, terutama dalam hal penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan. Menurutnya, di beberapa daerah terpencil, fasilitas kesehatan yang masih sederhana berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan.
“Penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai serta infrastruktur pendidikan yang layak harus menjadi prioritas agar rakyat di daerah-daerah pelosok juga dapat merasakan pelayanan yang optimal,” tambahnya.
Di sektor pendidikan, Fraksi PKS mengusulkan agar alokasi anggaran lebih difokuskan untuk mendukung program pendidikan gratis bagi masyarakat kurang mampu, serta untuk pembangunan sarana dan prasarana pendidikan di berbagai wilayah di Kutai Timur. Mereka juga mengingatkan pentingnya peningkatan kualitas pendidikan, terutama dalam program pendidikan wajib 9 tahun yang menjadi tupoksi Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.
Pembangunan Infrastruktur yang Merata
Fraksi PKS juga menyoroti alokasi anggaran untuk pembangunan infrastruktur yang, menurut mereka, sangat penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dalam pandangannya, pembangunan jalan, perbaikan drainase, dan penyediaan fasilitas pelayanan dasar harus menjadi prioritas pemerintah daerah.
“Pembangunan infrastruktur yang merata akan sangat membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Infrastruktur yang baik akan mempermudah akses masyarakat terhadap berbagai layanan publik, sehingga tercipta kesejahteraan yang adil bagi seluruh lapisan masyarakat,” ujar Uci.
Selain itu, Fraksi PKS juga berharap agar pembangunan infrastruktur dapat difokuskan pada penanganan bencana alam, seperti banjir dan kebakaran, yang kerap terjadi di daerah ini. Infrastruktur yang ramah lingkungan juga sangat diperlukan untuk menjaga kelestarian alam di Kutai Timur.
Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Sektor Pertanian
Dalam hal pemberdayaan ekonomi, Fraksi PKS meminta agar pemerintah daerah memberikan perhatian lebih besar pada sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi kerakyatan. Mereka menyarankan agar alokasi anggaran untuk UMKM dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, serta akses pasar bagi produk-produk lokal.
Selain itu, Fraksi PKS juga menekankan pentingnya perhatian terhadap sektor pertanian. Kabupaten Kutai Timur, yang kaya akan sumber daya alam, memiliki potensi besar di sektor pertanian yang belum sepenuhnya dimanfaatkan. Oleh karena itu, Fraksi PKS berharap sektor pertanian menjadi salah satu sektor andalan Kabupaten Kutai Timur selain tambang dan perkebunan.
Mengawal APBD Agar Berjalan Sesuai Harapan
Fraksi Keadilan Sejahtera menyadari bahwa tantangan yang dihadapi Kabupaten Kutai Timur dalam pembangunan tidaklah mudah. Oleh karena itu, Fraksi PKS terus berkomitmen untuk mendukung Pemerintah Daerah dalam memaksimalkan potensi daerah dan mengelola anggaran dengan efisien. Fraksi PKS juga menegaskan bahwa mereka akan mengawal pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dapat berjalan sesuai dengan harapan rakyat.
“Peningkatan pendapatan daerah harus diarahkan pada program-program yang berpihak pada rakyat. Setiap rupiah yang dikeluarkan dalam APBD harus dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegas Uci.
Sebagai penutup, Fraksi Keadilan Sejahtera menyatakan menerima Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan. Fraksi PKS berkomitmen untuk selalu berada di garis depan dalam memperjuangkan kepentingan rakyat, dan mereka yakin bersama rakyat dapat membangun Kabupaten Kutai Timur yang lebih baik.
“Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, Fraksi Keadilan Sejahtera menyatakan menerima RAPBD Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 untuk disahkan,” tutup Uci.