Penulis: Ajeng Nadya
Kalau opsi sementara diperpanjang aja sampai 30 tahun. Jangan khawatir kayak Rempang. Sepanjang tidak diperjualbelikan dengan pihak non-PNS, kata Sapto.
Apakah nanti disewakan untuk penambatan kapal dan lain sebagainya. Itu kan potensial sekali untuk pendapatan asli daerah (PAD) kita, kata Nidya.
Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid angkat bicara mengenai kenaikan drastis harga beras di pasaran. Ia mengungkapkan keprihatinannya terhadap dampak sosial ekonomi yang mungkin ditimbulkan oleh situasi ini, terutama pada kelompok masyarakat rentan. Harga beras di pasar semakin tinggi. Pekan lalu harga beras di kisaran Rp15.000/kg. Rakyat sangat keberatan harga beras yang terus melambung. “Kenaikan harga beras dapat memiliki dampak sosial ekonomi yang serius terutama pada kelompok masyarakat rentan,” ungkap Harun kepada media ini, Selasa (10/10/2023). Politisi PKS juga menyoroti fakta bahwa kenaikan harga beras ini tidak membawa kesejahteraan kepada petani sebagai produsen. Harga gabah yang rendah membuat…
Kita perlu perubahan karena harga-harga yang mahal ini tidak bisa dipertahankan. Harus ada perubahan yang berbeda, kata Harun.
Saya dukung itu. Kita tidak boleh juga membedakan peternak kambing, sapi, dan seterusnya, kata Nidya.
Kalau bisa dikelola oleh perusda. Kami tidak masalah, tapi kalau tidak, saya tetap rekomendasi untuk dikerjasamakan dengan pihak ketiga, kata Nidya.
Terkadang ada masyarakat yang mengklaim lahan milik orang lain tanpa mengetahui batasan miliknya, kata Harun.
Samarinda – Ketua Fraksi PKS DPRD Kaltim, Ali Hamdi menyoroti kenaikan harga beras yang signifikan di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim). Harga beras telah meroket dari Rp155.000 per 10 kilogram menjadi Rp170.000 per 10 kilogram, menciptakan kekhawatiran serius. “Saya prihatin ya, saya mengecek sendiri ke pasar naiknya sangat signifikan,” ungkap Ali Hamdi kepada media ini, Selasa (10/10/2023). Kenaikan harga beras di Kaltim telah mencapai 20 persen sejak akhir tahun 2022 hingga saat ini. Hal ini membuat Ali Hamdi menyerukan tindakan tegas dari pemerintah terkait isu ini. “Saya minta pemerintah turun tangan. Kasihan rakyat, beras adalah kebutuhan pokok yang dikonsumsi masyarakat setiap…
Samarinda – Anggota DPRD Kaltim Harun Al Rasyid, meminta pemerintah untuk mengambil langkah-langkah konkrit dalam menakar harga bahan bakar minyak (BBM) non-subsidi. Dalam hal ini, pemerintah harus memastikan bahwa tidak ada campur tangan kartel yang bisa mengatur kenaikan harga BBM non-subsidi tersebut. Harun Al Rasyid mengecam kemungkinan kenaikan harga BBM pasca melonjaknya harga minyak dunia. Ia menekankan pentingnya pengawasan ketat dan pengendalian harga BBM non-subsidi agar tidak merugikan masyarakat. “Walaupun kenaikan harga BBM non-subsidi domestik mengikuti mekanisme pasar, pemerintah harus bisa mengawasi badan usaha seperti Pertamina, Shell, BP, AKR, atau Vivo untuk menetapkan harga yang rasional sesuai dengan regulasi yang…
Kami ingin melihat sinergi antara dinas pendidikan, pemuda, dan tenaga kerja dalam menciptakan peluang bagi lulusan SMA dan SMK untuk berwirausaha, kata Akhmed.