Penulis: Ajeng Nadya
Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur menggelar Rapat Paripurna di Gedung E DPRD Kaltim, Kamis (7/9/2023). Pertemuan ini membahas rencana perubahan status badan hukum dua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) di provinsi tersebut, yakni Melati Bhakti Satya dan Pertambangan Bara Kaltim Sejahtera. Rapat Paripurna ini berlangsung secara langsung di Gedung B DPRD Kaltim dan dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud. Salah satu sorotan utama dalam pertemuan ini adalah pandangan dari Fraksi PKS, yang disarankan 6 Pandangan Umum. Dalam hal ini, Fraksi PKS berharap agar seluruh jajaran direksi BUMD dapat mengelola perusahaan ini secara profesional, dengan fokus pada…
Samarinda – DPRD Provinsi Kalimantan Timur mengadakan Rapat Paripurna membahas tanggapan fraksi-fraksi terhadap Pendapat Gubernur Kalimantan Timur atas Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Daerah Inisiatif tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Pondok Pesantren. Pandangan umum dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menjadi sorotan utama dalam rapat tersebut. Dalam rapat yang digelar di gedung DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Harun Al Rasyid, S.H, yang mewakili Fraksi PKS, menyampaikan pandangan penting terkait Rancangan Peraturan Daerah ini. Konsistensi dengan Konstitusi Fraksi PKS menekankan pentingnya Rancangan Peraturan Daerah ini sebagai sebuah regulasi pemerintah yang mendukung pengembangan pesantren sesuai dengan konstitusi. “Fraksi PKS menekankan secara konstitusional Rancangan Peraturan Daerah…
Samarinda – Kantor Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur menjadi saksi kunjungan kerja penting pada hari Kamis ini. Wakil Jaksa Agung Republik Indonesia, Dr. Sunarta, SH, bersama dengan Tim Pengarah Reformasi Berokrasi Kejaksaan RI Tahun 2023, telah melakukan kunjungan kerja yang disambut hangat oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur, Hari Setiyono, SH.MH, beserta sejumlah pejabat tinggi dan staf Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur. Tujuan kunjungan ini adalah untuk melakukan verifikasi lapangan terhadap Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur dalam rangka mewujudkan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2023. Tim Pengarah Reformasi Berokrasi Kejaksaan RI Tahun 2023 yang ikut hadir meliputi berbagai…
Jakarta – Transformasi digital di sektor pelabuhan semakin mendapatkan momentum dengan penerapan tahap II dari Inaportnet, sebuah langkah penting dalam mewujudkan pelayanan yang lebih berkualitas dan terstruktur. Pada Rabu, 13 September 2023, Pelaksana Tugas Direktur Jenderal Perhubungan Laut, Capt. Antoni Arif Priadi, menandatangani Pakta Integritas dan meresmikan Go Live Inaportnet tahap II di Kementerian Perhubungan.”Inaportnet membawa dampak positif dengan pencegahan pungutan liar sebagai salah satu keunggulannya,” ujar Capt. Antoni Arif Priadi. Ia mengajak semua pemangku kepentingan untuk tetap optimis dalam menghadapi tantangan global dan terus mengikuti perkembangan dunia kepelabuhanan serta teknologi penunjangnya.Inaportnet memberikan transparansi yang lebih terukur dalam pelayanan di…
Bulungan – Rabat Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan dan Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) yang diadakan oleh Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur di Gedung Aula FKUB Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Rapat Tim PAKEM ini dipimpin oleh Kepala Seksi Sosial, Budaya, dan Kemasyarakatan pada Asintel Kejati Kaltim, I Gede Eka Sumahendra, SH. Salah satu poin utama yang dibahas adalah Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 97/PUU-XIV/2016 terkait Pengujian Pasal 61 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Menurut Gede Eka, berdasarkan putusan tersebut,…
Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, memperhatikan kondisi fisik pendidikan yang masih buruk di wilayahnya. Ia menyoroti perlunya perbaikan infrastruktur pendidikan di Kaltim. “Walaupun anggaran pendidikan mencapai 20 persen, saya melihat anggaran untuk infrastruktur fisik pendidikan masih buruk,” ungkap Seno Aji usai Paripurna di Gedung DPRD Kaltim, Rabu (13/9/2023). Dengan anggaran sebesar 4,3 triliun rupiah yang dialokasikan pada APBD perubahan tahun 2023, Seno Aji berharap bahwa SMA dan SMK di Kaltim tidak lagi mengalami kondisi yang memprihatinkan. Meskipun beasiswa Kaltim telah tuntas, ia menekankan pentingnya perhatian terhadap kondisi fisik sekolah di wilayah ini. “Saya minta kedepan SMA atau…
Batam – Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) telah berhasil mengumpulkan sebanyak 6,494 ton sampah plastik dalam sebuah upaya patroli pengawasan yang bertujuan untuk mencegah pencemaran dan kerusakan laut secara serentak di seluruh Indonesia. Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP), Laksamana Muda TNI Dr. Adin Nurawaluddin, M.Han, menjelaskan bahwa gerakan serentak ini melibatkan 14 Unit Pelaksana Teknis (UPT) PSDKP, yang fokusnya berpusat di Perairan dan Pantai Nongsa, Batam, Kamis (7/9/2023). Dalam operasi ini, KKP mengerahkan Kapal Pengawas Kelautan dan Perikanan Hiu 17 serta tiga kapal Unit Reaksi Cepat (URC) yang dimiliki oleh Pangkalan PSDKP Batam. “Dalam patroli pengawasan…
Samarinda – Illegal fishing terus merajalela di perairan Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Masyarakat setempat tidak lagi berdiam diri dan mengambil langkah tegas dengan mengirim surat terbuka kepada Gubernur Kalimantan Timur. Surat terbuka ini, yang menggambarkan keluhan dan keprihatinan mendalam, serta mendesak tindak lanjut dari Pemerintah Provinsi Kaltim, dibacakan secara resmi oleh Anggota DPRD Kalimantan Timur M. Udin. Pembacaan surat tersebut berlangsung dalam rapat paripurna pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap nota penjelasan keuangan dan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran 2023 dan APBD tahun anggaran 2024 di Gedung B Kantor DPRD Kalimantan Timur, Senin (11/9/2023). Dalam surat terbuka yang berisi…
Bontang – Wakil Ketua Komisi III DPRD Bontang, Abdul Malik, mengangkat isu penting mengenai kebutuhan lahan pemakaman muslim di Kecamatan Bontang Barat. Desakan ini disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi III DPRD Kota Bontang, pemilik lahan, dan pemangku kepentingan terkait di Gedung DPRD Kota Bontang, Senin (11/9/2023). Politisi PKS ini dengan tegas meminta agar Pemerintah Kota Bontang segera merealisasikan rencana pengadaan lahan pemakaman bagi warga muslim di Kelurahan Kanaan. “Kami meminta agar Pemerintah Kota Bontang tidak menunda lagi dan segera merealisasikan rencana pengadaan lahan untuk pemakaman bagi warga muslim di Kecamatan Bontang Barat,” ungkap Abdul Malik. Isu ini…
Kendari – Konsorsium Masyarakat Pemerhati Daerah Sulawesi Tenggara secara resmi telah melaporkan PT Rifki Raisha Anursyah ke Kejati Sultra. Laporan ini terkait dugaan keterlibatan jual beli dokumen terbang (Dokter) di Kabupaten Konawe Utara.Tidak sampai disitu KMPD Sultra juga menduga adanya keterlibatan PT Rifki Raisha Anursyah dalam kasus korupsi PT Antam UBPN Konawe Utara. “Perusahaan trader PT.Rifki Raisha Anursyah merupakan salah perusahaan yang kami duga terlibat dalam kasus korupsi PT.Antam.UBPN Konawe Utara, Karena sesuai bukti – bukti yang terlampir perusahaan itu diduga terverifikasi menggunakan dokumen terbang (Dokter) milik salah perusahaan di Kabupaten Konawe Utara” ungkap Hebriyanto Moita Kordinator Konsorsium Masyarakat Pemerhati…