Samarinda – Komitmen untuk mendorong pembangunan dari tingkat desa kembali ditegaskan oleh Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Benua Baru Ulu, Sahadah Tunnur. Dalam kunjungan resmi ke Fraksi PKS DPRD Kalimantan Timur pada Senin (4/8/2025), Sahadah dan jajaran BPD menyampaikan sejumlah isu strategis menyangkut kebutuhan dasar dan penguatan kapasitas masyarakat desa di Kecamatan Sangkulirang.
Pertemuan yang berlangsung di Gedung D DPRD Kaltim ini membahas rencana pembangunan sektor pertanian dan perikanan, penguatan organisasi kepemudaan, serta kebutuhan infrastruktur, khususnya penerangan jalan umum (PJU) di Gang Bunga Tanjung RT 12.
“Kami ingin pemerintah provinsi mendengar langsung kebutuhan masyarakat di desa kami. Salah satu yang mendesak adalah penerangan jalan di Gang Bunga Tanjung,” kata Sahadah dalam dialog bersama anggota dewan.
Penerangan jalan, lanjutnya, merupakan elemen penting bagi keselamatan warga, terutama di wilayah padat penduduk. Ia menekankan bahwa program tersebut akan memberikan dampak langsung terhadap kualitas hidup masyarakat setempat.
Menanggapi hal tersebut, Agusriansyah Ridwan, anggota Komisi IV DPRD Kaltim dari Dapil Kutai Timur, Berau, dan Bontang, menyatakan dukungannya terhadap aspirasi tersebut. Ia mengingatkan pentingnya sinergi antara BPD dan pemerintah desa dalam merancang dan mengawal seluruh agenda pembangunan.
“BPD harus menjadi mitra strategis desa. Semua usulan ini harus dirancang dengan matang agar bisa kami dorong secara maksimal di DPRD,” tegas Agusriansyah.
Dalam kesempatan yang sama, BPD juga menyampaikan perlunya pembinaan organisasi kepemudaan agar mereka turut aktif membangun potensi lokal. Sahadah berharap para pemuda tidak hanya menjadi penerima program, tetapi juga pelaku dalam mengembangkan sektor ekonomi berbasis desa.
Diskusi ini menegaskan pentingnya dialog langsung antara lembaga perwakilan desa dan legislatif provinsi sebagai upaya memperkuat pembangunan partisipatif. Dengan menyuarakan aspirasi dari akar rumput, BPD Benua Baru Ulu berharap keberadaan mereka menjadi jembatan efektif antara rakyat dan pengambil kebijakan.
