Samarinda — Anggota Komisi II DPR RI, KH Aus Hidayat Nur, melakukan kunjungan kerja ke Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Provinsi Kalimantan Timur pada Rabu (11/6/2025). Kunjungan yang berlangsung di Gedung DPRD Kaltim ini disambut langsung oleh Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan, S.Pi, Sekretaris Fraksi Dr. Agusriansyah Ridwan, S.IP., M.Si, dan Bendahara Fraksi H. Laode Nasir, S.E.
Kedatangan KH Aus bertepatan dengan pelaksanaan Hari Aspirasi yang rutin digelar oleh Fraksi PKS setiap tanggal 11 dan 17 setiap bulannya. Kegiatan ini menjadi sarana penyaluran masukan dan keluhan warga terkait isu pembangunan dan kebijakan daerah.
Dalam pernyataannya kepada awak media, KH Aus menyebut kunjungannya bersifat spontan. Ia menjelaskan bahwa Komisi II DPR RI memiliki hubungan kerja dengan Kementerian Dalam Negeri, yang berfungsi sebagai institusi pembina seluruh DPRD di Indonesia.
“Ini sebenarnya kunjungan on the spot karena Komisi II memiliki hubungan kerja dengan Kemendagri yang merupakan pembina seluruh DPRD di Indonesia. Kami ingin melihat secara langsung sejauh mana aktivitas yang dilakukan di DPRD Provinsi Kalimantan Timur, khususnya di Fraksi PKS,” ujar KH Aus kepada wartawan.
Apresiasi Hari Aspirasi Fraksi PKS
Dalam kunjungannya, KH Aus mengapresiasi pelaksanaan Hari Aspirasi yang digagas Fraksi PKS DPRD Kaltim. Ia menilai kegiatan tersebut selaras dengan program serupa yang tengah dikembangkan di DPR RI, yakni Badan Aspirasi DPR yang saat ini dipimpin oleh Netty Prasetiyani, anggota Fraksi PKS.
“Di DPR RI ada Badan Aspirasi yang merupakan alat kelengkapan dewan (AKD) baru, dan ketuanya adalah Ibu Netty Prasetiyani. Saya senang karena Fraksi PKS di daerah juga menjalankan fungsi serupa dengan membuka ruang aspirasi masyarakat,” ujarnya.
Dengan mengusung tema “Hari Suara Anda, Perjuangan Kami”, Hari Aspirasi Fraksi PKS menjadi platform penting bagi masyarakat untuk menyampaikan langsung keluhan, usulan, hingga ide-ide kebijakan kepada wakil rakyatnya.
Sorotan Isu Strategis: PAD dan BUMD
Pertemuan antara KH Aus dan Fraksi PKS berlangsung tertutup namun substantif. Dalam kesempatan itu, Ketua Fraksi PKS Firnadi Ikhsan menyampaikan sejumlah isu strategis yang tengah menjadi perhatian DPRD Kaltim, khususnya terkait Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
“Kami menyampaikan kepada beliau bahwa saat ini Kaltim sedang dalam proses pembahasan APBD Tahun Anggaran 2026, sekaligus melakukan evaluasi terhadap capaian anggaran tahun-tahun sebelumnya. Salah satu perhatian utama kami adalah bagaimana meningkatkan PAD yang selama ini cenderung stagnan bahkan menurun,” ungkap Firnadi.
Menurut Firnadi, salah satu sektor yang memiliki potensi besar untuk meningkatkan PAD adalah pengelolaan alur sungai serta optimalisasi aset daerah melalui BUMD yang sehat dan produktif.
“Selama ini penyertaan modal dari pemerintah ke BUMD belum memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan daerah. Harapan kami, BUMD tidak menjadi beban, tapi justru menjadi penggerak ekonomi daerah,” tegasnya.
Komitmen DPR RI Terhadap Reformasi BUMD
Menanggapi persoalan tersebut, KH Aus menyampaikan bahwa penguatan dan pembenahan BUMD menjadi agenda penting di Komisi II DPR RI. Ia menyebut, secara nasional terdapat sekitar 1.100 BUMD, namun hanya sebagian kecil yang dinilai sehat dan mampu memberikan kontribusi positif terhadap pendapatan daerah.
“Ini menjadi perhatian serius kami di Komisi II DPR RI. BUMD yang sehat harus dijadikan contoh karena bisa memberi kontribusi nyata terhadap APBD. Sementara yang tidak sehat harus segera dievaluasi dan dibenahi,” tegasnya.
KH Aus juga menyoroti lemahnya pengawasan terhadap BUMD sebagai salah satu akar masalah. Oleh karena itu, pihaknya mendorong Kementerian Dalam Negeri untuk memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan terhadap BUMD di seluruh daerah, termasuk di Kalimantan Timur.
“Kami sudah menggelar rapat koordinasi dengan para gubernur se-Indonesia, dan hasilnya memang menunjukkan bahwa mayoritas BUMD menghadapi tantangan serius, baik dari sisi tata kelola maupun kapabilitas manajerial,” ujarnya.
Penguatan Sinergi Pusat dan Daerah
Firnadi menambahkan bahwa penguatan BUMD di Kaltim tidak cukup hanya dengan regulasi atau penyertaan modal, tetapi juga harus menyasar sektor-sektor yang berdaya saing tinggi seperti pengelolaan sumber daya air, energi, serta sektor transportasi logistik berbasis sungai.
“Kalimantan Timur punya potensi besar di sektor air dan jalur sungai. Jika BUMD diarahkan ke sektor ini dan dikelola dengan profesional, maka bisa menjadi sumber PAD yang berkelanjutan dan sekaligus membuka lapangan kerja baru,” jelasnya.
Ia berharap kunjungan KH Aus bukan sekadar seremonial, tetapi menjadi awal sinergi yang lebih konkret antara DPR RI dan DPRD dalam upaya mereformasi BUMD dan mendorong kemandirian ekonomi daerah.
“Semoga dari kunjungan ini, akan ada sinergi yang lebih kuat untuk mendorong terwujudnya tata kelola BUMD yang sehat dan mandiri, demi peningkatan kesejahteraan masyarakat Kaltim secara keseluruhan,” tutup Firnadi.