Samarinda – Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kalimantan Timur (Kaltim) M. Udin mengajukan permintaan kepada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bersinergi dalam melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap komitmen perusahaan pertambangan batu bara dalam melaksanakan reklamasi lahan setelah proses tambang, yang sering kali diabaikan.
“Kami, di tingkat provinsi atau daerah, sudah tidak memiliki kewenangan atas aktivitas pertambangan. Oleh karena itu, kami mengundang kementerian untuk secara langsung menginspeksi dan mengawasi,” ucapnya, belum lama ini.
Permintaan ini disertai dengan tujuan yang spesifik. M Udin bertujuan untuk memastikan bahwa pemerintah pusat juga dapat menjamin pelaksanaan yang tepat dari kegiatan pasca tambang, terutama karena ada banyak perusahaan pertambangan di Kaltim.
“Kami ingin bersama-sama memantau kegiatan-kegiatan ini. Di daerah kami, kami tidak memiliki kewenangan untuk mengawasi mereka,” ujarnya.
Legislator daerah pemilihan Berau, Bontang, dan Kutai Timur tersebut, menunjukkan bahwa masih ada banyak lubang galian bekas tambang yang belum direklamasi di Kaltim. Rencana penggunaan kembali lubang-lubang ini telah dibuat, tetapi ia percaya bahwa penilaian yang mendalam diperlukan saat mempertimbangkan penggunaannya.
Sebagai hasilnya, akan memungkinkan untuk menentukan dengan pasti lubang mana yang bisa dimanfaatkan dan mana yang harus ditutup atau dikembalikan fungsinya. Tidak semuanya berada dalam kondisi aman, dan beberapa mungkin perlu direboisasi.
Dalam hal ini, ia dengan tegas mendorong pemerintah pusat untuk menganggap serius kegiatan pertambangan di daerah ini dan memberikan pengawasan yang memadai.
Namun, jika pemerintah pusat menghadapi tantangan dalam mengawasi operasi-operasi ini, M. Udin terbuka untuk ide mengembalikan tanggung jawab pengawasan kepada pemerintah daerah.
M Udin juga memberikan contoh sebuah perusahaan pertambangan, PT Teguh Sinar Abadi (TSA), yang baru-baru ini memasuki fase pasca tambang. Ia menekankan bahwa perusahaan ini harus bertanggung jawab untuk menutup lubang-lubang dan mengembalikan lahan sesuai dengan dokumen studi kelayakan dan analisis dampak lingkungan yang telah disetujui.
“Void harus ditutup kecuali ada permintaan dari masyarakat untuk menggunakannya untuk budidaya ikan atau keperluan air bersih. Namun ini memerlukan perubahan dokumen dan pengawasan yang ketat,” katanya.
Selain itu, mengingatkan tentang potensi bahaya yang terkait dengan lubang-lubang ini, dengan mengutip kejadian di beberapa daerah Kaltim di mana anak-anak tenggelam atau terjebak di dalamnya.
“Kita harus bekerja sama untuk melindungi lingkungan kita karena ini adalah warisan bagi generasi mendatang. Kami tidak ingin Kaltim menjadi daerah yang rusak akibat pertambangan,” tutupnya.