Sangatta – Dalam upaya menyegarkan struktur pemerintahan dan mempercepat agenda pembangunan daerah, Bupati Kutai Timur Ardiansyah Sulaiman secara resmi melantik delapan pejabat pimpinan tinggi pratama pada Jumat (22/8/2025) di Ruang Meranti, Kantor Bupati Kutim.
Pelantikan tersebut menjadi perhatian publik, terutama karena melibatkan sejumlah posisi strategis yang berperan penting dalam pengelolaan pemerintahan dan pelayanan masyarakat. Dalam prosesi pelantikan, turut hadir jajaran pejabat daerah lainnya yang menyaksikan langsung pengambilan sumpah jabatan para pejabat baru.
Delapan pejabat yang dilantik yakni Poniso Suryo Renggono sebagai Kepala Dinas Perhubungan, Zubair sebagai Staf Ahli Bidang Perekonomian, Pembangunan, dan Keuangan, Aji Wijaya Efendi sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Joko Suripto sebagai Kepala Inspektorat Wilayah, Juliansyah sebagai Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah, Sulastin sebagai Kepala BPBD, Nopiari Noor sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan, serta Muhammad Idris Syam sebagai Staf Ahli Bupati Bidang Kemasyarakatan, Administrasi Umum dan HAM.
Ketua DPRD Kutim, Jimmi, dalam pernyataannya menilai bahwa mutasi dan pelantikan ini harus menjadi titik awal reformasi pelayanan publik yang selama ini masih menghadapi berbagai tantangan. Ia berharap seluruh pejabat baru mampu memberikan dampak nyata melalui kinerja dan terobosan.
“Rotasi ini bukan hanya soal jabatan, tapi tentang tanggung jawab moral terhadap masyarakat. Kami ingin melihat perubahan konkret, terutama dalam percepatan layanan publik dan realisasi program pembangunan daerah,” ujar Jimmi.
Jimmi juga menegaskan bahwa pelantikan ini adalah bentuk kepercayaan dari Bupati dan seluruh perangkat daerah, yang harus dijawab dengan kerja keras, inovasi, dan integritas. Sebagai representasi rakyat, DPRD Kutim siap mengawal kinerja seluruh pejabat yang dilantik, sekaligus mendukung sinergi antar lembaga demi kemajuan Kutai Timur.
“Harapan kami, para pejabat baru ini tidak hanya sekadar mengisi posisi, tapi mampu membawa semangat baru dalam menyelesaikan berbagai isu strategis yang dihadapi Kutim, mulai dari infrastruktur, pendidikan, lingkungan, hingga ketahanan ekonomi,” tuturnya.
Langkah rotasi dan pelantikan ini juga dinilai sebagai bagian dari strategi pembenahan birokrasi agar lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
Dengan tantangan pembangunan yang semakin kompleks, jajaran pejabat tinggi Kutim diharapkan mampu menyusun program kerja yang selaras dengan visi daerah serta memprioritaskan pelayanan publik sebagai fokus utama.
Pelantikan ini menjadi pengingat bahwa transformasi birokrasi tidak dapat ditunda. Rakyat menunggu hasil kerja nyata, bukan sekadar seremoni. Pemerintah daerah dan DPRD kini berbagi tanggung jawab untuk mewujudkan Kutai Timur yang lebih maju dan sejahtera.