Sangatta – Anggota Komisi B DPRD Kutai Timur (Kutim), David Rante, menanggapi serius permasalahan tata kelola pemerintahan di wilayah Kutai Timur. Dalam rapat yang digelar pada Selasa (5/11/2024), David mengungkapkan bahwa tata kelola pemerintahan di Kutim perlu dibenahi, terutama dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), baik dari segi kuantitas maupun kualitas.
Menurut David, permasalahan utama yang dihadapi dalam tata kelola pemerintahan di Kutim adalah kekurangan SDM yang memadai. Hal ini berpengaruh langsung terhadap efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan. Kekurangan ini bukan hanya dari segi jumlah pegawai, tetapi juga dari kualitas keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh pegawai yang ada.
“Kita memang kekurangan SDM. Baik dari jumlah kuantitas maupun dari segi kualitas. Bagaimana tata kelola itu bisa berjalan dengan maksimal, mungkin SDM-nya harus dibenahi,” ujar David saat memberi tanggapan pada rapat tersebut.
David menegaskan bahwa untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan, diperlukan langkah konkret dalam meningkatkan kualitas SDM yang ada. Salah satu solusi yang diusulkan adalah penerapan program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) atau P3K, yang diharapkan dapat membantu memperbaiki kualitas layanan publik dan meningkatkan efektivitas pemerintahan di Kutim.
“Dengan adanya program PPPK atau P3K, kita berharap bisa memunculkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik. Tentu ini harus diiringi dengan upaya peningkatan SDM, dengan menentukan bidang-bidang sesuai dengan potensi dan disiplin ilmu yang dimiliki oleh setiap pegawai,” lanjutnya.
Selain itu, David juga menyoroti seleksi kompetensi dasar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) yang baru saja dilaksanakan di Kutim. Ia berharap agar pegawai negeri sipil yang diterima nantinya memiliki kompetensi yang sesuai dengan posisi yang akan diisi. Menurutnya, penempatan pegawai haruslah berdasarkan kemampuan dan latar belakang pendidikan mereka agar bisa berkontribusi secara maksimal bagi pemerintah dan masyarakat.
“Menempatkan seseorang sesuai dengan disiplin ilmunya sangat penting. Kita tidak bisa asal terisi saja, karena ini berhubungan dengan kualitas pelayanan publik. Pegawai yang memiliki latar belakang ilmu sesuai dengan bidang tugasnya, tentu akan lebih efektif dalam menjalankan tugas,” tegasnya.
David juga menyatakan pentingnya kepemimpinan yang kuat dalam menjalankan pemerintahan. Menurutnya, seorang pemimpin harus memiliki visi yang jelas, tidak kaku, dan mampu beradaptasi dengan dinamika zaman. Selain itu, pemimpin juga diharapkan memiliki jiwa kepemimpinan (leadership) dan kreativitas dalam melayani masyarakat.
“Pemimpin tentunya harus memiliki jiwa leadership dan kreativitas. Karena jika tidak, akan sulit untuk membawa perubahan yang positif. Yang muncul justru kekakuan dalam pemerintahan, dan itu akan menyulitkan pembangunan,” pungkasnya.
Lebih lanjut, David menjelaskan bahwa kepemimpinan yang baik adalah yang mampu menginspirasi dan memberikan solusi atas permasalahan yang ada, serta mampu bekerja sama dengan semua pihak. Ia juga menekankan pentingnya komunikasi yang terbuka antara pemimpin dan masyarakat agar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dapat dipenuhi dengan baik.
“Kepemimpinan yang baik harus mampu memberi arah yang jelas dan merangkul semua elemen masyarakat. Seorang pemimpin yang tidak hanya mendengarkan, tetapi juga berinovasi, akan mampu mendorong perubahan yang lebih baik bagi daerah,” ujar David.
Melihat kondisi ini, David berharap agar Pemkab Kutim dapat segera mengambil langkah-langkah konkret dalam meningkatkan kualitas SDM di lingkungan pemerintahan, agar tata kelola pemerintahan yang baik bisa tercapai. Salah satu upaya yang bisa dilakukan adalah dengan memperkuat pelatihan dan pembinaan bagi ASN (Aparatur Sipil Negara) agar mereka lebih siap menghadapi tantangan di masa depan.
“Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik, kita harus bekerja bersama-sama. Peningkatan SDM menjadi prioritas utama, agar kita bisa menghadirkan pelayanan publik yang lebih maksimal dan efektif,” pungkasnya.
Dengan langkah-langkah yang tepat dalam meningkatkan kualitas SDM dan tata kelola pemerintahan, diharapkan Kutim dapat terus berkembang menjadi kabupaten yang lebih maju dan sejahtera. Tantangan ini tentu memerlukan kerjasama antara pemerintah, legislatif, serta masyarakat, guna menciptakan perubahan yang positif bagi masa depan Kutai Timur.