Sangatta – Tekanan fiskal bukan alasan untuk berhenti melayani. Meski anggaran daerah terpangkas hampir separuh, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) menegaskan bahwa 50 Program Unggulan tetap menjadi prioritas utama. Penurunan Dana Transfer Umum (DTU) dari pusat membuat APBD Kutim 2026 anjlok dari Rp9,2 triliun menjadi hanya Rp4,8 triliun.
Plt Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappedda) Kutim, M. Syaiful, menyatakan pemerintah tidak akan mundur dalam menjalankan program yang telah dirancang sebagai fondasi pembangunan lima tahun ke depan.
“Kalau mau ideal, tentu semua program bisa dijalankan penuh sejak awal. Tapi dengan kondisi transfer pusat yang turun hampir 50 persen, kita harus melakukan penyesuaian bertahap,” ujarnya di Ruang Kerjanya, Rabu (19/11/2025).
Program tersebut dirancang sesuai visi-misi kepala daerah dan telah melewati sinkronisasi dengan regulasi Kementerian Dalam Negeri. Menurut Syaiful, strategi saat ini adalah menyesuaikan waktu dan skala pelaksanaan program tanpa mengubah substansinya.
“Program tetap berjalan. Mungkin waktunya saja yang bergeser, karena kita juga harus melihat potensi dan prioritas. Ketika nanti ada ruang fiskal yang memungkinkan, bisa saja 50 program itu dijalankan serentak,” jelasnya.
Pemkab Kutim kini justru melihat ini sebagai momentum penyegaran arah pembangunan. Fokus diarahkan pada program yang berdampak langsung ke masyarakat.
“Mungkin ini saatnya kita merefresh dan mengarahkan anggaran ke sektor-sektor yang benar-benar berdampak langsung. Ini bagian dari proses penyesuaian di awal kepemimpinan,” tambahnya.
Ke-50 Program Unggulan terbagi dalam tiga pilar utama: Kutim Hebat, Desa Hebat, dan Kota Hebat. Beberapa program konkret yang akan dijalankan antara lain beasiswa hafidz/hafidzah, bantuan rumah layak huni, dana Rp250 juta per RT, serta pengadaan kendaraan operasional RT dan desa.
Program lainnya termasuk asuransi gagal panen, pembukaan 100.000 hektare lahan pertanian, insentif guru swasta dan penyuluh, layanan pendidikan dan kesehatan gratis, hingga pembangunan jaringan air bersih dan akses internet sekolah.
“Kami ingin pembangunan ini benar-benar dirasakan masyarakat, tidak sekadar infrastruktur besar, tapi juga layanan dasar yang menyentuh kebutuhan sehari-hari,” tegas Syaiful.
Ia menegaskan bahwa pelaksanaan bertahap bukan bentuk pengurangan nilai program, tetapi strategi agar implementasi tetap efektif dan relevan.
Langkah lain yang tengah disiapkan Bappedda adalah optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), efisiensi belanja, serta membuka peluang kerja sama dengan sektor swasta lewat skema pembiayaan alternatif.
“Ini tentang menjaga arah pembangunan tetap berjalan, walaupun langkahnya tidak bisa sebesar tahun-tahun sebelumnya. Kita tetap bergerak,” tandasnya.
Pemkab Kutim berharap, terlepas dari keterbatasan fiskal, 50 Program Unggulan ini tetap menjadi penggerak transformasi sosial dan ekonomi di Kutai Timur. (ADV/AN/Diskominfo).