Sangatta – Di tengah tantangan peningkatan kualitas sumber daya manusia, Pemerintah Kabupaten Kutai Timur kembali menegaskan komitmennya dalam memerangi stunting. Bersama PT Kaltim Prima Coal (KPC), Pemkab Kutim memperkuat sinergi lintas sektor melalui rapat koordinasi kolaborasi program pencegahan dan percepatan penurunan stunting yang digelar di Ruang Rechall Wisma Raya PT KPC, Selasa (23/12/2025). Forum ini menjadi ruang temu strategis antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra kontraktor dalam menyatukan langkah penanganan stunting.
Rapat tersebut dihadiri langsung oleh yang didampingi selaku Ketua Tim Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting (PPS) Kutim. Turut hadir jajaran manajemen serta sekitar 50 perusahaan kontraktor yang selama ini menjadi mitra kerja KPC di wilayah Kutai Timur.
Dalam sambutannya, Ardiansyah menegaskan bahwa penanganan stunting tidak dapat dibebankan hanya kepada pemerintah. Menurutnya, persoalan stunting merupakan isu multidimensi yang membutuhkan keterlibatan aktif seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah, dunia usaha, dunia industri, hingga organisasi mitra dan masyarakat.
“Penanganan stunting tidak bisa dilakukan secara sektoral. Dibutuhkan kolaborasi lintas sektor agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran dan berkelanjutan,” ujar Ardiansyah.
Ia menyampaikan apresiasi atas inisiatif PT KPC bersama puluhan kontraktornya yang membentuk forum kolaboratif CSR sebagai langkah strategis mendukung percepatan penurunan stunting. Kolaborasi tersebut dinilai sangat relevan, terutama untuk wilayah prioritas seperti Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Bengalon, dan Rantau Pulung.
“Kolaborasi ini sangat strategis untuk mendukung percepatan penurunan stunting di wilayah prioritas Kutim,” ucapnya.
Lebih lanjut, Ardiansyah menjelaskan bahwa percepatan penurunan stunting telah terintegrasi dalam 50 Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Kutim periode 2025–2030. Fokus tersebut tertuang dalam Prioritas ke-22 melalui layanan jemput bola bertajuk “Cap Jempol Stop Stunting”.
“Program ini mencakup pendidikan nonformal, layanan kesehatan, peningkatan kesejahteraan keluarga, hingga pemberdayaan masyarakat miskin dan keluarga berisiko stunting,” jelasnya.
Ia juga menekankan pentingnya pemanfaatan data By Name By Address (BNBA) anak stunting dan keluarga berisiko stunting sebagai dasar penyusunan intervensi program CSR. Dengan data yang akurat, program perusahaan diharapkan tidak tumpang tindih dan mampu memberikan dampak nyata di lapangan. Selain itu, Ardiansyah meminta Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) yang diketuai Wakil Bupati Kutim untuk terus memperluas kolaborasi dengan perusahaan pertambangan dan perkebunan di seluruh wilayah Kutim.
“Mari bersama-sama mewujudkan keluarga sejahtera, generasi tangguh, dan Kutim yang bebas stunting menuju Generasi Emas Indonesia 2045,” harapnya.
Sementara itu, General Manager External Affairs and Sustainable Development Division PT KPC, Wawan Setiawan, menyampaikan keprihatinannya atas masih adanya kasus stunting di Kutim. Ia menegaskan komitmen perusahaan untuk terlibat aktif dan konsisten dalam upaya penanganan stunting melalui program tanggung jawab sosial perusahaan.
“Ketika kami mendengar masih ada warga kita yang terkena stunting, hati saya terpanggil untuk bergerak bersama menyelesaikan persoalan ini,” kata Wawan.
Menurutnya, dengan semangat gotong royong lintas pihak, persoalan stunting dapat ditangani lebih cepat. Ia optimistis, apabila seluruh kontraktor yang terlibat berkomitmen membantu keluarga berisiko stunting, maka hasil signifikan dapat dicapai dalam waktu relatif singkat.
Sebelumnya, Acting Manager Community Empowerment PT KPC, Faizal, menjelaskan bahwa forum komunikasi CSR dibentuk sebagai wadah koordinasi dua arah antara perusahaan dan mitra kerja. Forum ini rutin digelar setiap tiga bulan untuk membahas isu sosial, kolaborasi program pemberdayaan masyarakat, aksi kemanusiaan, serta program CSR agar lebih terarah dan tepat sasaran.
Dengan penguatan kolaborasi lintas sektor ini, percepatan penurunan stunting di Kutai Timur diharapkan berjalan lebih efektif dan terukur. Sinergi antara pemerintah daerah, dunia usaha, dan mitra masyarakat menjadi fondasi penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta mewujudkan Kutim yang bebas stunting menuju Generasi Emas Indonesia 2045.