Samarinda – Di tengah gonjang-ganjing kabar penghapusan dana publikasi untuk media lokal Kalimantan Timur, pernyataan Wakil Gubernur Seno Aji ibarat menenangkan badai. Ia menegaskan bahwa dukungan anggaran untuk media lokal tidak dihapus, melainkan disesuaikan agar lebih efisien dan akuntabel.
Hal ini disampaikan Seno Aji kepada wartawan usai menghadiri rapat paripurna di DPRD Kaltim pada Senin (28/7/2025). Ia menjelaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tetap membuka pintu kerjasama dengan seluruh media lokal, namun mekanismenya kini mengikuti pedoman resmi.
“Anggaran media tidak dihapus, tapi disesuaikan. Jadi nanti silakan berhubungan dengan dinas yang terkait. Kami welcome dengan semua media yang ada di Kalimantan,” ujar Seno Aji.
Menurutnya, pola distribusi anggaran media yang sebelumnya mengandalkan rekomendasi legislatif melalui Pokok-Pokok Pikiran (Pokir) anggota DPRD, kini akan mengikuti “kamus usulan” yang telah disusun. Langkah ini diambil untuk memastikan bahwa setiap alokasi anggaran dilakukan sesuai prosedur dan terhindar dari penyimpangan administrasi.
“Polanya nanti mengikuti dari kamus usulan yang ada dan semuanya bisa berjalan,” terang Wakil Gubernur, menegaskan pentingnya proses berbasis sistem yang terukur.
Ia juga menekankan bahwa institusi pemerintah di Kalimantan Timur tetap terbuka terhadap semua media, selama menjalin hubungan profesional dan berpegang pada mekanisme resmi yang berlaku.
“Kami welcome pada media yang ada di Kalimantan Timur,” tandasnya kembali dengan nada optimistis.
Kebijakan ini muncul sebagai respons atas kekhawatiran publik dan media mengenai kemungkinan dihilangkannya dana aspirasi yang biasa digunakan untuk membiayai publikasi program pemerintah. DPRD Kaltim dari sejumlah fraksi sebelumnya telah mengangkat isu ini dalam forum resmi, menekankan pentingnya keterbukaan informasi dan dukungan terhadap peran media.
Dalam situasi di mana efisiensi anggaran menjadi prioritas, Pemprov Kaltim tetap menunjukkan komitmen menjaga hubungan kemitraan dengan media lokal. Proses rasionalisasi anggaran dilakukan dengan tetap mempertahankan ruang gerak media dalam mendampingi jalannya pemerintahan.
Dengan penyesuaian yang dilakukan, Pemerintah Provinsi Kaltim berharap hubungan kolaboratif dengan media tetap produktif, transparan, dan mengedepankan akuntabilitas.