Samarinda – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Pemkab Kutim) kembali menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Administrasi Kecamatan untuk Triwulan III Tahun 2024. Kegiatan yang berlangsung pada Jumat (1/11/2024) di Room Oasis, Aston Hotel dan Convention, ini dihadiri oleh seluruh camat di Kabupaten Kutim. Rakor kali ini menyoroti pentingnya koordinasi pemerintahan kecamatan menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 serta sejumlah program strategis lain yang menjadi prioritas hingga akhir tahun.
Rakor ini bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten dan kecamatan, serta mengevaluasi capaian kinerja pemerintahan di tingkat kecamatan. Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutim, H M Agus Hari Kesuma (AHK), yang membuka acara, menekankan pentingnya acara ini sebagai momen evaluasi sekaligus konsolidasi program kerja kecamatan yang harus disiapkan dengan matang untuk menghadapi berbagai tantangan, khususnya di tahun politik.
Evaluasi Kinerja dan Persiapan Pilkada 2024
Dalam sambutannya, Agus Hari Kesuma mengingatkan seluruh camat untuk menggunakan Rakor sebagai kesempatan untuk menilai capaian kinerja mereka serta mempersiapkan langkah-langkah baru dalam menghadapi bulan November. Salah satu hal yang ditekankan adalah persiapan menjelang Pilkada 2024, yang akan diadakan serentak di seluruh daerah, termasuk Kutim. Ia menggarisbawahi urgensi stabilitas di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang, yang sering kali rawan konflik saat Pilkada.
“Rakor ini menjadi kesempatan bagi para camat untuk menilai capaian kinerja sekaligus mempersiapkan langkah-langkah baru di November. Kita harus siap menghadapi tantangan Pilkada dan memitigasi potensi konflik sosial, terutama di wilayah perbatasan Kutai Timur-Bontang yang sering kali rawan saat Pilkada,” ujar Agus.
Agus juga menekankan pentingnya penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang akurat dan pemetaan Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tepat. Ia meminta camat untuk memberikan perhatian khusus kepada Dusun Sidrap yang terletak di perbatasan Kutim dan Bontang. Sidrap berpotensi menimbulkan permasalahan administratif, seperti pemilih ganda, yang dapat mengganggu kelancaran Pilkada. Oleh karena itu, ia meminta seluruh camat untuk bekerja lebih keras dalam memastikan data pemilih yang valid dan terhindar dari masalah yang dapat mencederai proses demokrasi.
Menjaga Netralitas ASN
Agus Hari Kesuma juga menekankan pentingnya menjaga netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam masa persiapan Pilkada. ASN, menurutnya, harus tetap menjaga profesionalisme dan menjauhkan diri dari politik praktis selama pelaksanaan Pilkada 2024. Netralitas ASN ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan Pilkada tetap berjalan objektif dan bebas dari intervensi politik.
“Profesionalisme ASN harus tetap terjaga, jauh dari politik praktis,” tegas Agus, mengingatkan camat untuk menjaga integritas dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Pengembangan Infrastruktur Perbatasan
Selain membahas persiapan Pilkada, Rakor juga membahas sejumlah program strategis yang akan dilaksanakan hingga akhir tahun 2024. Salah satunya adalah pembangunan fasilitas pendukung di area perbatasan, yang menjadi prioritas Pemkab Kutim dalam meningkatkan kenyamanan dan aksesibilitas masyarakat. Agus menugaskan Camat Teluk Pandan dan Camat Kombeng untuk melakukan survei lokasi yang direncanakan sebagai tempat pembangunan rest area di perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau. Rest area ini direncanakan untuk memfasilitasi transportasi lintas wilayah serta memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintas.
“Rest area ini penting untuk memberikan kenyamanan bagi masyarakat yang melintasi perbatasan Kutai Kartanegara dan Berau. Kami ingin memastikan ada fasilitas yang memadai untuk mendukung mobilitas masyarakat, khususnya di wilayah perbatasan,” ujar Agus.
Peningkatan Kinerja Administrasi dan Pembangunan
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kabupaten Kutim, Trisno, menambahkan bahwa Rakor ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan program-program berjalan sesuai rencana, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan antar kecamatan. Ia mengungkapkan bahwa administrasi keuangan telah mencapai 60 persen dan ditargetkan mencapai 90 persen di akhir tahun 2024. Selain itu, program-program lainnya juga telah menunjukkan progres yang baik, dengan rata-rata pencapaian mencapai 70 persen.
“Rakor ini bukan sekadar untuk memastikan program berjalan, tetapi juga untuk menyelaraskan administrasi keuangan, yang sudah mencapai 60 persen dan ditargetkan 90 persen di akhir 2024. Selain itu, kami mencatat program-program lainnya juga sudah mencapai 70 persen,” ungkap Trisno.
Menurutnya, Rakor ini menjadi penting karena menjadi sarana bagi Pemkab Kutim untuk mengevaluasi dan menyesuaikan strategi dengan dinamika yang berkembang di setiap kecamatan. Sinergi yang kuat antara Pemkab dan kecamatan, lanjut Trisno, menjadi kunci utama untuk mencapai target-target pembangunan yang telah ditetapkan.