Sangatta – Di tengah arahan nasional untuk memperkuat ekonomi kerakyatan, Kutai Timur melaju lebih cepat dari banyak daerah lain. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutim mengklaim telah menyiapkan 81 titik pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP), menjadikannya salah satu wilayah dengan progres tercepat secara nasional.
Langkah ini menyusul instruksi Presiden Prabowo Subianto yang menargetkan penguatan 82.000 koperasi desa di seluruh Indonesia. Usai mengikuti rapat virtual bersama Presiden, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman langsung menggerakkan dinas terkait untuk mempercepat proses teknis di lapangan.
“Saya tadi sudah langsung komunikasi dengan Dinas Koperasi, Disperindag, dan DPMDes,” ujar Ardiansyah menegaskan kesiapannya menindaklanjuti perintah pusat.
Bersama Dandim 0909/KTM Letkol Arh Ragil Setyo Yulianto dan para kepala dinas, Bupati Ardiansyah menjelaskan bahwa dari 141 desa dan kelurahan definitif di Kutim, 81 titik telah siap digunakan untuk program KDKMP. Ia pun menyambut gembira laporan yang menyebut Kutim sebagai salah satu daerah dengan kesiapan tertinggi secara nasional.
“Bersyukur dari informasi Pak Dandim, kita tertinggi sudah itu,” ujarnya, Selasa (25/11/2025).
Tak hanya fokus pada KDKMP, Pemkab Kutim juga menjalankan program pendukung lain yakni Bank Khusus Desa (Banksus Desa) yang menyasar langsung ke tingkat RT. Program ini diharapkan mampu menjadi motor penggerak ekonomi sekaligus menjadi solusi jangka panjang bagi persoalan sosial seperti stunting dan kemiskinan.
Ardiansyah memaparkan bahwa program Banksus akan mengucurkan dana tambahan setelah sebelumnya Pemkab menggelontorkan Rp 50 juta per RT untuk infrastruktur. Langkah selanjutnya adalah memperluas dukungan ke sektor ekonomi kreatif dan produktif agar hasilnya bisa dirasakan dalam tiga tahun mendatang.
Tak kalah penting, Pemkab Kutim juga menaruh perhatian pada akurasi data komoditas ekspor. Ardiansyah mengeluhkan lemahnya pencatatan selama ini, sehingga nilai ekonomi Kutim banyak tercatat atas nama daerah lain.
“Yang dikirim itu 100, tapi kita tahu punya 10. Kenapa? Karena kita tidak punya data,” jelasnya, mengkritik sistem yang selama ini berjalan.
Ia menugaskan Disperindag untuk segera menginventarisasi seluruh jenis barang yang dikirim ke luar Kutim agar tercatat sebagai bagian dari kontribusi ekonomi daerah ini.
Dengan langkah-langkah ini, Kutim menargetkan tak hanya mengikuti instruksi nasional, tetapi menjadi pionir dalam revitalisasi koperasi desa berbasis rakyat. Pemkab optimistis dapat mengisi 141 titik KDKMP sesuai jumlah desa dan kelurahan definitif di wilayahnya. (ADV/AN/Diskominfo).