Sangatta – Di saat banyak keluarga masih bergelut dengan tekanan ekonomi, langkah Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) membagikan seragam sekolah gratis menjadi solusi nyata yang meringankan. Lebih dari itu, program ini memicu semangat baru di kalangan pelajar untuk menatap masa depan dengan optimisme.
Program pembagian seragam secara gratis mulai dilaksanakan pada akhir November 2025 dan menyasar seluruh jenjang pendidikan dasar, baik negeri maupun swasta, dari tingkat PAUD hingga SMP. Tujuannya jelas: menyingkirkan hambatan biaya dan memastikan tak ada anak yang tertinggal hanya karena tak mampu membeli seragam.
“Seragam ini kami berikan untuk semua siswa, tanpa membedakan status sekolah. Swasta juga mendapatkan hak yang sama,” ujar Mulyono, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim, Kamis (13/11/2025).
Selain mendukung secara ekonomi, program ini juga berdampak secara emosional. Kesamaan seragam membantu menumbuhkan rasa kebersamaan dan mendorong semangat belajar tanpa rasa minder akibat perbedaan kondisi sosial.
“Kami ingin memastikan semua anak di Kutim bersekolah dengan semangat yang sama dan merasa setara,” lanjut Mulyono.
Dalam pelaksanaannya, setiap siswa akan menerima empat jenis seragam: nasional, olahraga, pramuka, dan batik khas Kutim. Bagi siswa PAUD, bantuan ini diperluas dengan pemberian tas, sepatu, serta perlengkapan belajar lainnya—semuanya tanpa biaya tambahan.
Pemkab Kutim juga melengkapi program ini dengan beasiswa untuk 20 persen siswa dari keluarga kurang mampu dan yang berprestasi. Langkah ini mempertegas komitmen daerah untuk menciptakan sistem pendidikan yang tidak eksklusif, melainkan inklusif dan adil.
“Pendidikan harus bebas dari hambatan ekonomi,” tegas Mulyono.
Ia menekankan bahwa seragam sekolah bukan hanya kebutuhan dasar, tetapi juga lambang kesetaraan dan kebanggaan sebagai pelajar di Kutim.
“Seragam itu bukan sekadar kain. Ia mencerminkan semangat dan kesetaraan. Anak-anak kita berhak merasa bangga mengenakannya,” pungkasnya.
Dengan kebijakan ini, Pemkab Kutim tak hanya menghapus beban biaya, tetapi juga membangun pondasi mental anak-anak untuk terus belajar dan tumbuh dalam lingkungan yang mendukung. (ADV/AN/Diskominfo).