Samarinda – Seperti dua cermin yang saling berhadapan, DPRD Kota Tarakan dan DPRD Kota Samarinda bertukar pantulan gagasan dalam kunjungan kerja pada Senin (27/4/2026). Pertemuan ini menjadi ruang diskusi strategis yang membahas berbagai isu krusial, mulai dari pengelolaan sampah hingga kebijakan pembangunan berbasis masyarakat di tingkat RT.
Kunjungan tersebut dipimpin oleh selaku Ketua Komisi III DPRD Kota Tarakan, yang datang bersama rombongan untuk berdiskusi langsung dengan jajaran DPRD Kota Samarinda. Fokus utama pembahasan meliputi persoalan lingkungan, khususnya pengelolaan sampah, serta perbandingan program pembangunan di kedua daerah.
“Kami dari DPRD Tarakan berkumpul ke DPRD Kota Samarinda ya. Ya banyak lah tadi hal-hal yang kita diskusikan terkait pembangunan dan terkait permasalahan lingkungan juga,” ujar Randy dalam pertemuan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa saat ini DPRD Tarakan tengah memberi perhatian serius terhadap sistem pengelolaan sampah. Oleh karena itu, pihaknya ingin belajar dari pengalaman Samarinda dalam menangani persoalan serupa, sekaligus bertukar ide terkait inovasi pembangunan daerah.
Selain isu lingkungan, diskusi juga mengarah pada pengelolaan anggaran di tingkat RT. Di Tarakan, dana sebesar Rp50 juta per RT lebih difokuskan pada pembangunan infrastruktur fisik. Sementara di Samarinda, dana tersebut dikelola secara swakelola oleh RT dengan fleksibilitas pemanfaatan untuk berbagai kebutuhan, termasuk pemberdayaan masyarakat.
Sementara itu, Ketua Komisi III DPRD Kota Samarinda, , memaparkan bahwa di Samarinda terdapat program bantuan sebesar Rp100 juta per RT setiap tahun. Jumlah tersebut disesuaikan dengan kondisi jumlah penduduk dan RT yang jauh lebih besar dibandingkan Tarakan.
“Di kita itu ada 100 juta RT per tahun. Nah kalau di mereka itu ada 50 juta. Jadi dari segi jumlah pun sudah berbeda,” jelas Deni.
Ia juga menambahkan bahwa jumlah RT di Samarinda mencapai sekitar 2.000, dengan total anggaran yang dialokasikan hampir menyentuh Rp200 miliar. Selain itu, kapasitas fiskal Samarinda juga lebih besar, dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang telah mencapai hampir Rp1,2 triliun, jauh di atas Tarakan yang berada di kisaran Rp150 miliar.
Meski demikian, kedua daerah sama-sama menghadapi tantangan efisiensi anggaran. Samarinda, misalnya, mengalami penyesuaian APBD dari Rp5,8 triliun menjadi Rp3,5 triliun. Namun, Deni menegaskan bahwa efisiensi tersebut tidak mengurangi fokus pemerintah pada pelayanan dasar seperti pendidikan dan kesehatan.
“Di tengah efisiensi ini, kami tetap memastikan standar pelayanan minimal tetap terpenuhi, khususnya di sektor pendidikan dan kesehatan,” tegasnya.
Diskusi juga menyentuh strategi penguatan ekonomi berbasis RT, di mana komposisi anggaran antara infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat mulai dipertimbangkan ulang agar lebih adaptif terhadap kondisi saat ini.
Pertemuan ini tidak hanya menjadi ajang berbagi pengalaman, tetapi juga membuka peluang kerja sama lanjutan antar daerah. DPRD Tarakan bahkan mengundang DPRD Samarinda untuk melakukan kunjungan balasan guna melihat langsung perkembangan kota tersebut.
Melalui dialog yang konstruktif ini, kedua pihak berharap dapat memperkuat kebijakan pembangunan daerah yang lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan di tengah dinamika kebutuhan masyarakat Kalimantan.
,