Bontang – Profesi nelayan di Bontang, yang sangat penting dalam mendukung ketahanan pangan, masih belum mendapat perlindungan kerja dari Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) Ketenagakerjaan. Hal ini menjadi sorotan oleh Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang atau BW, yang menyampaikan keprihatinannya.
Menurut BW, nelayan memiliki risiko tinggi dalam hal keselamatan karena mereka bekerja di perairan laut. Oleh karena itu, ia mendesak agar profesi nelayan segera mendapatkan jaminan perlindungan kerja dari BPJS Ketenagakerjaan. Menurutnya, sekitar 7 ribu nelayan di Bontang masih belum mendapat perlindungan kerja yang layak.
“Saya melihat nelayan kita ini sangat perlu dilindungi dengan jaminan ketenagakerjaan. Karena bekerja di laut punya risiko yang lebih besar dari pada di darat,” ujar BW saat ditemui di Gedung DPRD Kota Bontang, Selasa (19/9/2023).
Ia juga menyarankan agar pemerintah Bontang meniru keberhasilan program BPJS Ketenagakerjaan di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), di mana lebih dari 10 ribu nelayan telah mendapatkan perlindungan secara gratis.Ketua Kelompok Nelayan Alam Bahari Bontang, Megi, juga berharap agar DPRD Bontang dapat membantu para nelayan dalam mendapatkan jaminan perlindungan kerja. Menurutnya, banyak nelayan yang belum mendaftarkan diri mereka ke BPJS Ketenagakerjaan karena keterbatasan ekonomi.
“Semoga DPRD Bontang bisa membantu kami para nelayan agar bisa kerjasama dengan BPJS,” jelasnya.
Ia menjelaskan, sebagian nelayan telah mendaftarkan BPJS ketenagakerjaan. Namun, tidak seluruh nelayan bisa untuk melanjutkan pembayaran. Bahkan ada juga yang belum mendaftarkan dirinya
.“Mudah-mudahan bisa bisa diseriusin untuk dilaksanakan bagi kami nelayan, karena sebagian nelayan tidak sanggup membayar,” tutupnya.
Diharapkan hasil rapat bersama Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Bontang, BPJS Ketenagakerjaan, dan perwakilan kelompok nelayan dapat segera menghasilkan solusi yang menguntungkan bagi nelayan Bontang. Perlindungan ini diharapkan akan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi mereka dan juga ketenangan bagi pemerintah.