Sangatta – Tuduhan dugaan pelecehan seksual yang sempat mengguncang warga Kecamatan Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur (Kutim), akhirnya menemukan titik terang. Kepala Desa berinisial AB yang dilaporkan atas dugaan tersebut dinyatakan tidak bersalah, setelah proses hukum menunjukkan tidak cukup bukti untuk menjeratnya.
Kuasa hukum AB, Lukas Himuq, menyampaikan pernyataan resmi pada Kamis (5/6/2025), menyatakan bahwa proses pemeriksaan terhadap kliennya telah dilakukan secara menyeluruh, termasuk pemeriksaan saksi-saksi dan saksi ahli.
“Secara hukum, Pak Kades sudah diperiksa, saksi-saksi diperiksa, saksi ahli juga diperiksa, namun itu tidak terbukti,” ujar Lukas menegaskan.
Laporan terhadap AB bermula pada 30 April 2025 lalu, dengan dugaan bahwa ia melakukan pelecehan terhadap seorang staf perempuan di kantor desa. Pada 2 Mei, AB telah memberikan keterangan di Polsek Muara Bengkal.
Menurut Lukas, pihaknya terus memantau perkembangan kasus sejak April hingga Juni 2025. Namun sejauh ini, tidak ditemukan alat bukti yang cukup untuk menaikkan kasus ke tahap penyidikan di kepolisian.
“Berdasarkan persepsi hukum dari tim kami, bukti dalam laporan itu sangat lemah dan tidak memenuhi unsur formil maupun materiil,” tambahnya.
Tim kuasa hukum juga telah melakukan koordinasi intensif dengan Polres Kutai Timur untuk memastikan proses hukum berjalan objektif dan transparan. Dari seluruh hasil klarifikasi dan pemeriksaan, tidak ditemukan unsur yang dapat memperkuat dugaan pelecehan tersebut.
Menanggapi kasus ini, AB memutuskan untuk tidak menempuh jalur hukum balik terhadap pelapor. Ia memilih menjaga kondusivitas desanya dan mengimbau agar pelayanan publik tetap berjalan baik.
“Beliau menyampaikan agar warga Kampung Desa Benua Baru agar tetap kondusif. Pemerintahan tetap berjalan. Namun jika ada yang menyebarkan fitnah, tentu ada langkah hukum yang akan diambil,” tegas Lukas.
Kasus ini menjadi sorotan masyarakat Kutai Timur dan menunjukkan pentingnya asas praduga tak bersalah dalam penanganan dugaan tindak pidana, terutama yang menyangkut pejabat publik.