Jakarta – Dalam rangka implementasi pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang akan berlaku penuh mulai 1 Januari 2024, para wajib pajak perlu melakukan validasi NIK. Namun, saat melakukan pemadanan data NIK-NPWP, beberapa wajib pajak menghadapi kendala.
Salah satu kendala yang muncul adalah kegagalan validasi dengan notifikasi yang menyebutkan ketidaksesuaian antara NIK dan Kartu Keluarga (KK) dengan data kependudukan. Untuk mengatasi kendala ini, contact center Direktorat Jenderal Pajak (DJP) memberikan solusi.
“Jika keterangan itu muncul saat mengecek NPWP, pastikan pengisian NIK dan KK-nya benar,” kata DJP seperti dilaporkan oleh DDTC News. “Jika sudah benar tetapi tetap muncul keterangan itu, silakan konfirmasi ke Dukcapil mengenai data kependudukannya.”
Validasi NIK
Sebelum melakukan pemadanan data, wajib pajak dapat mengecek NPWP mereka melalui laman http://ereg.pajak.go.id/ceknpwp. Pengecekan dilakukan dengan memasukkan NIK dan nomor KK, serta mengisi captcha. Sistem DJP akan menampilkan data NPWP wajib pajak, termasuk NPWP, nama wajib pajak, Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar, dan status.
Dalam proses validasi NPWP, penting bahwa NIK dan KK yang dimasukkan harus sesuai. Nama wajib pajak akan disamarkan demi alasan keamanan.
Selain melalui laman tersebut, wajib pajak juga dapat memeriksa NPWP mereka melalui layanan telepon Kring Pajak 1500200 atau menghubungi KPP terdaftar.
Validasi NIK: NPWP dengan Ketepatan
Sebagai informasi, sejak 14 Juli 2022, wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk menggunakan NIK sebagai NPWP, sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan 112/2022.
Berdasarkan peraturan turunan Undang-Undang Hak dan Kewajiban Wajib Pajak (HPP), Direktorat Jenderal Pajak memberikan NPWP dengan mengaktivasi NIK berdasarkan permohonan pendaftaran wajib pajak atau secara jabatan. Pasal 5 menyebutkan bahwa NIK yang digunakan harus valid berdasarkan pemadanan data identitas wajib pajak dengan data kependudukan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).
Dengan adanya langkah validasi ini, diharapkan wajib pajak dapat memastikan keakuratan data mereka dan menjaga kepatuhan dalam hal perpajakan.