Sangatta – Perang melawan stunting di Kutai Timur tak lagi sekadar wacana di atas meja rapat. Dari ruang multimedia hingga pelosok desa, gerakan itu kini dirajut lewat kolaborasi nyata lintas sektor. Komitmen tersebut mengemuka dalam Podcast Bangga Kencana yang mengangkat tema peran TPPS kecamatan dalam mendukung layanan Cap Jempol Stop Stunting, Rabu (18/2/2025).
Kegiatan yang berlangsung di Kantor Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (PPKB) Kutai Timur ini dipandu Kepala DPPKB Kutim, Achmad Junaidi B. Hadir sebagai narasumber tiga camat yang juga menjabat Ketua Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Kecamatan, yakni Saberan Nete dari Muara Ancalong, Akhmadsyah dari Batu Ampar, dan Mansyur Ady dari Muara Bengkal.
Dalam diskusi terungkap bahwa jumlah keluarga berisiko stunting di Kutai Timur mencapai 11.973 kepala keluarga. Sementara itu, anak yang terdata mengalami stunting sebanyak 1.613 kasus. Data tersebut menjadi landasan pemerintah daerah untuk melakukan intervensi berbasis by name by address agar bantuan dan pendampingan lebih tepat sasaran.
“Kalau keluarga berisiko stunting ini bisa kita tekan semaksimal mungkin, maka kita bisa meminimalisir lahirnya stunting baru. Artinya kita harus bekerja dari hulunya,” tegas Junaidi.
Ia menjelaskan bahwa strategi dari hulu mencakup edukasi pola asuh dan gizi, peningkatan kualitas sanitasi lingkungan, hingga penguatan ekonomi keluarga. Menurutnya, penanganan stunting tidak cukup hanya pada anak yang sudah terdampak, tetapi juga harus menyasar keluarga berisiko.
Camat Muara Ancalong, Saberan Nete, menyampaikan bahwa pendekatan jemput bola menjadi metode efektif di wilayahnya. Tim kecamatan turun langsung ke lapangan bersama kader posyandu dan tenaga kesehatan untuk memastikan intervensi berjalan optimal.
“Kami turun langsung ke lapangan bersama tim. Alhamdulillah, angka stunting yang sebelumnya 40 kasus kini turun menjadi 25 kasus,” ujarnya.
Di Batu Ampar, Camat Akhmadsyah menegaskan pentingnya verifikasi data secara berkala. Ia menyebut, perubahan kondisi di lapangan kerap terjadi sehingga pembaruan data menjadi langkah krusial sebelum penyaluran bantuan.
“Setelah data by name by address kami terima, tentu kami identifikasi kembali. Jangan sampai datanya sudah berubah di lapangan,” jelasnya.
Berkat kolaborasi TPPS dan tambahan program Pemberian Makanan Tambahan (PMT), angka stunting di kecamatannya turun dari 30 menjadi 17 kasus.
Sementara itu, Muara Bengkal menghadapi tantangan lebih besar dengan 158 kasus stunting. Namun, Mansyur Ady menyebut kerja sama dengan tujuh kepala desa serta dukungan lintas sektor membuahkan hasil. Pada awal Januari 2026, angka tersebut turun menjadi 121 kasus.
“Program jemput bola ini sangat bagus dan harus kita tingkatkan. Pemerintah harus hadir di tengah masyarakat,” tegasnya.
Melalui forum ini, Pemkab Kutim menegaskan komitmen berkelanjutan dalam percepatan penurunan stunting. Sinergi antara pemerintah daerah, kecamatan, desa, tenaga kesehatan, dan masyarakat menjadi kunci mewujudkan generasi sehat menuju Indonesia Emas 2045.
Upaya kolektif tersebut diharapkan mampu menekan angka stunting secara konsisten, sekaligus memastikan setiap anak di Kutai Timur tumbuh dengan gizi cukup dan lingkungan yang mendukung tumbuh kembang optimal.