Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mencatatkan prestasi yang mengesankan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Data menunjukkan bahwa jumlah jalan tol yang dibangun di era Jokowi mengalami peningkatan yang signifikan, menempatkannya sebagai salah satu pemimpin yang paling berjasa dalam pembangunan infrastruktur jalan tol di Indonesia, setara dengan seorang “raja” jalan tol.
Selama masa pemerintahan Presiden Soekarno, pembangunan infrastruktur menghadapi banyak kendala karena negara masih terlibat dalam konflik fisik dan perang. Begitu juga, pada periode awal reformasi, Indonesia mengalami kesulitan dalam mengembangkan infrastruktur karena situasi politik yang tidak stabil dan penuh gejolak.
Ini Dia Proyek Jalan Tol Jagorawi!
Proyek pembangunan jalan tol di Indonesia dimulai pada masa pemerintahan Presiden Soeharto melalui Tol Jakarta-Bogor-Ciawi (Jagorawi). Konstruksi jalan tol ini dimulai pada tahun 1973 dan resmi dioperasikan pada tahun 1978. Pemerintah membentuk PT Jasa Marga sebagai BUMN yang bertugas mengelola jalan tol Jagorawi.
Proyek jalan tol Jagorawi memiliki panjang ruas sekitar 52 kilometer dan memerlukan anggaran sebesar Rp16 miliar.
Perkembangan Jalan Tol di Indonesia
Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Soeharto, total panjang jalan tol yang beroperasi adalah 564,88 Kilometer (Km), di antaranya:
-
- Jalan Tol Prof. Sedyatmo di Jakarta-Tangerang
-
- Jalan Tol Cawang-Tomang
-
- Jalan Tol Semarang
-
- Jalan Tol Surabaya-Gempol
-
- Jalan Tol Jakarta-Cikampek
-
- Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera), dan
-
- Jalan Tol Palikanci (Palimanan-Kanci) di Cirebon
Pada masa pemerintahan Presiden BJ Habibie, terdapat jalan tol dengan panjang sekitar 12,79 km. Namun, pembangunan jalan tol mengalami hambatan karena situasi politik yang tidak stabil dan masalah pendanaan.
Pada era Presiden Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri, tidak ada jalan tol baru yang beroperasi. Namun, stabilitas politik dan booming komoditas, seperti batu bara dan kelapa sawit membantu pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam membangun infrastruktur.
Pembangunan Infrastruktur di Era Jokowi
Pemerintahan SBY melahirkan Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. UU ini penting dalam proses pembangunan jalan karena sebelumnya, pembebasan lahan merupakan proses tersulit dalam pembangunan jalan.
Tercatat, sepanjang 355,72 Km jalan tol beroperasi selama dua periode pemerintahan SBY. Jalan tol yang dibangun pada era SBY adalah jalan tol Sadang-Cikamuning dan jalan tol Benoa di Bali. Tol Benoa merupakan jalan tol di atas air kedua yang dibangun oleh pemerintah Indonesia setelah Suramadu.
Presiden Jokowi adalah Presiden Indonesia yang giat dalam pembangunan infrastruktur secara besar-besaran. Anggaran infrastruktur juga dialokasikan secara masif, yakni dari sekitar Rp177,9 triliun rupiah di era akhir presiden SBY menjadi Rp 391,7 triliun pada era Jokowi (2023).
Pembangunan Jalan Tol Luar Jawa
Pemerintahan Jokowi juga merumuskan proyek strategis nasional (PSN) sebagai dokumen penting untuk memandu pembangunan proyek infrastruktur penting dan strategis, yaitu mulai dari Trans Papua hingga jalan tol di luar Jawa.
Pada era Jokowi, Indonesia semakin gencar membangun jalan tol di luar Pulau Jawa, termasuk jalan tol pertama di Kalimantan, Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).
Sejak awal pemerintahan pada Oktober 2014 hingga tahun ini, panjang jalan tol yang beroperasi di era Jokowi mencapai 1.713,83 km. Jumlah tersebut setara dengan 64,74 persen atau hampir 70 persen dari total jalan tol yang beroperasi di Indonesia.
Alokasi Anggaran Infrastruktur Jalan Jokowi
Dalam era kepemimpinan Presiden Jokowi, panjang jalan tol yang dibangun tidak terlepas dari alokasi anggaran besar untuk infrastruktur, termasuk jalan. Data Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (KemenPUPR) mencatat total pendanaan penyelenggaraan jalan selama masa jabatan Jokowi (2015-2023) sebesar Rp489,31 triliun.
Dana tersebut digunakan untuk berbagai keperluan, seperti pemeliharaan jalan, pembangunan jembatan, peningkatan kapasitas jalan, dan pembangunan jalan tol.
Selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi, yaitu periode 2015-2019, pendanaan penyelenggaraan jalan mencapai Rp278 triliun. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 65,34 persen dibandingkan lima tahun terakhir pemerintahan Presiden SBY (2010-2014) yang sebesar sekitar Rp168,24 triliun.