Bontang – Dari ruang sidang yang penuh khidmat, secercah optimisme mengalir kuat menggambarkan perjalanan Bontang yang mulai bangkit. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, menyampaikan Nota Pengantar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD, Senin (30/3/2026), sebagai refleksi capaian sekaligus arah masa depan pembangunan kota.
Dalam pemaparannya di hadapan pimpinan dan anggota DPRD serta unsur Forkopimda, Neni menegaskan bahwa tahun 2025 menjadi fase pemulihan ekonomi yang cukup signifikan. Setelah mengalami tekanan pada tahun sebelumnya, perekonomian Bontang berhasil tumbuh positif sebesar 3,21 persen. Pertumbuhan ini mencerminkan mulai pulihnya aktivitas ekonomi sekaligus keberhasilan berbagai kebijakan yang dijalankan pemerintah daerah.
Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa struktur ekonomi Bontang kini mulai mengalami perubahan. Sektor non-migas menunjukkan kinerja impresif dengan pertumbuhan mencapai 6,33 persen, menjadi penopang baru yang memperkuat ketahanan ekonomi daerah. Sejalan dengan itu, kualitas hidup masyarakat juga meningkat, ditandai dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang mencapai 83,04 atau masuk kategori sangat tinggi.
“Capaian ini menegaskan bahwa berbagai program pembangunan, khususnya di bidang ekonomi, mulai memberikan hasil nyata bagi masyarakat,” ujarnya.
Perbaikan kondisi sosial turut terlihat dari menurunnya angka kemiskinan dan pengangguran. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 7.110 jiwa pada 2024 menjadi 6.180 jiwa pada 2025. Sementara itu, tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 6,36 persen, menunjukkan peningkatan kesempatan kerja di berbagai sektor.
Di sisi fiskal, Pemerintah Kota Bontang juga mencatat kinerja yang solid. Pendapatan daerah terealisasi sebesar Rp2,846 triliun atau 98,47 persen dari target, sementara belanja daerah mencapai Rp2,951 triliun yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.
Tak hanya capaian makro, berbagai program strategis juga memberikan dampak langsung bagi masyarakat. Di sektor pendidikan, bantuan perlengkapan sekolah disalurkan kepada ribuan siswa, serta dukungan perangkat digital bagi tenaga pendidik untuk mendorong transformasi pembelajaran.
Di bidang kesehatan, capaian Universal Health Coverage (UHC) sebesar 100 persen memastikan seluruh warga mendapatkan akses layanan kesehatan. Program “Gercep Zero Stunting” juga menjadi langkah konkret dalam menekan angka stunting melalui pendekatan terpadu.
Sementara itu, pembangunan infrastruktur terus dilakukan, mulai dari peningkatan penerangan jalan, jaringan gas rumah tangga, hingga akses air bersih dan sanitasi. Penataan kawasan permukiman dan perbaikan rumah tidak layak huni turut menjadi perhatian pemerintah dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup masyarakat.
Pada sektor ekonomi kerakyatan, dukungan terhadap UMKM diwujudkan melalui program Kredit Bontang Kreatif tanpa bunga serta penguatan ekonomi berbasis lingkungan melalui pengelolaan bank sampah. Sektor unggulan seperti perikanan, pertanian, dan pariwisata juga terus dikembangkan, termasuk destinasi wisata pesisir yang menjadi daya tarik lokal.
Selain itu, kontribusi Bontang terhadap Program Strategis Nasional juga cukup signifikan, di antaranya pencapaian status Zero Kemiskinan Ekstrem dan pengoperasian sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) guna mendukung program makan bergizi gratis.
Capaian tersebut semakin diperkuat dengan diraihnya 16 penghargaan di tingkat regional dan nasional sepanjang 2025, sebagai bentuk pengakuan atas kinerja pemerintah daerah.
Menutup penyampaiannya, Neni mengapresiasi seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pembangunan Bontang. Ia menekankan pentingnya menjaga kolaborasi dan semangat kebersamaan untuk menghadapi tantangan ke depan.
“Kami menyadari bahwa keberhasilan ini adalah buah dari kolaborasi. Ke depan, sinergi harus terus diperkuat untuk mewujudkan Bontang yang lebih maju, sejahtera, dan berkelanjutan,” tuturnya.