Bontang – Di tengah riak air pasang yang terus menggerus akses warga, upaya tak kenal lelah ditunjukkan Pemerintah Kota Bontang. Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, kembali melangkah ke pusat untuk memastikan persoalan banjir rob di kawasan wisata Bontang Kuala mendapatkan solusi konkret.
Pada Rabu (1/4/2026), Neni melakukan kunjungan kerja ke Kementerian Pekerjaan Umum di Jakarta. Agenda tersebut difokuskan pada upaya memperjuangkan penanganan banjir rob sekaligus perbaikan akses jalan nasional sepanjang kurang lebih 900 meter yang menjadi jalur utama menuju kawasan wisata pesisir tersebut.
Dalam pertemuan itu, Wali Kota didampingi Kepala Bapperida Syahruddin serta Kabid Pembangunan Perekonomian, Infrastruktur dan Kewilayahan Noni Agetha. Rombongan diterima oleh jajaran Direktorat Sistem dan Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan, termasuk Ibnu Kurniawan, Ahnes Intan, dan Benny W. Christiawan yang membidangi preservasi wilayah Kalimantan Timur.
Dalam paparannya, Neni menegaskan bahwa kondisi jalan nasional tersebut kini menjadi persoalan serius karena kerap terendam banjir rob, terutama pada sore hingga malam hari. Situasi ini tidak hanya menghambat mobilitas masyarakat, tetapi juga berdampak pada aktivitas pendidikan dan sektor pariwisata di kawasan tersebut.
“Kami melaporkan kondisi infrastruktur jalan nasional yang saat ini menjadi kendala utama bagi mobilitas masyarakat dan sektor pariwisata. Fenomena banjir rob terjadi setiap sore hingga malam hari, yang tidak hanya mengganggu aktivitas warga tetapi juga berdampak pada fasilitas pendidikan di sekitar lokasi,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kondisi geografis kawasan yang berada di muara menyebabkan daya dukung tanah relatif rendah, sehingga badan jalan rentan terdampak genangan air laut. Hal ini menjadikan penanganan infrastruktur membutuhkan pendekatan teknis yang lebih komprehensif.
Lebih lanjut, Neni mengungkapkan bahwa keterbatasan anggaran daerah akibat perubahan regulasi hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjadi tantangan tersendiri. Oleh karena itu, dukungan dari pemerintah pusat dinilai sangat penting, mengingat status jalan tersebut merupakan jalan nasional yang menjadi akses vital.
“Bontang telah memberikan kontribusi besar bagi negara, khususnya melalui sektor migas. Kami berharap Pemerintah Pusat dapat memberikan perhatian khusus pada perbaikan jalan ini. Penanganan sepanjang 900 meter tersebut sangat berarti bagi keselamatan dan kenyamanan warga kami,” tambahnya.
Selain perbaikan jalan, pembahasan juga membuka peluang koordinasi lanjutan dengan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, khususnya terkait penanganan banjir rob secara menyeluruh di kawasan pesisir. Hal ini penting agar solusi yang dihasilkan tidak hanya bersifat sementara, tetapi mampu mengatasi akar permasalahan.
Langkah proaktif ini menjadi bukti keseriusan Pemerintah Kota Bontang dalam menjemput dukungan pusat demi menjaga kualitas infrastruktur daerah. Di tengah keterbatasan anggaran, strategi kolaborasi lintas pemerintah diharapkan mampu menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat, khususnya dalam mengatasi persoalan banjir rob yang telah lama menjadi tantangan di Bontang Kuala.