Samarinda – Dalam upaya memastikan kelancaran implementasi Program Gratispol, Wakil Gubernur Kalimantan Timur H. Seno Aji meminta dukungan dan pengawasan dari Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Kaltim. Hal ini disampaikannya saat menerima audiensi Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, di ruang kerjanya, Rabu (30/4/2025) kemaren.
“Kami harap Ombudsman ikut mengawal Program Gratispol, agar dapat berjalan lancar. Mulai dari pendidikan gratis jenjang SMA, SMK, S1, S2 hingga S3, serta program umrah gratis bagi marbot dan perjalanan religi bagi penjaga rumah ibadah,” ujar Seno.
Ia menegaskan bahwa peluncuran Gratispol yang dilakukan kurang dari 100 hari sejak awal masa kepemimpinan menjadi bukti komitmen kuat Pemprov dalam memberikan hak pendidikan dan spiritual masyarakat tanpa diskriminasi.
“Walaupun ada beberapa provinsi memiliki janji yang sama, tetapi mereka belum berjalan. Alhamdulillah kita belum seratus hari sudah diluncurkan dan akan mulai dilaksanakan pada Juni ini,” jelasnya.
Seno juga mengungkapkan bahwa saat diundang Presiden Prabowo Subianto, dirinya sempat memaparkan program ini dan menyebut Kaltim sebagai provinsi pertama yang serius menjalankan kebijakan pendidikan gratis dari level SMA hingga S3.
Kepala Perwakilan Ombudsman Kaltim, Mulyadin, menyampaikan bahwa kehadiran mereka adalah untuk bersilaturahmi sekaligus memperkenalkan diri, mengingat dirinya baru dua bulan menjabat di wilayah ini.
“Kami kulonuwun, itu hal yang paling penting,” ucap Mulyadin sambil tersenyum.
Ia juga melaporkan bahwa Ombudsman tengah memantau kualitas pelayanan publik di sektor pendidikan untuk memastikan seluruh masyarakat mendapatkan layanan yang merata dan berkualitas.
Dengan keterlibatan Ombudsman, Pemprov Kaltim berharap pelaksanaan Gratispol bisa berjalan transparan, tepat sasaran, dan menjadi model nasional dalam pengelolaan layanan publik berbasis hak dasar warga negara.