Jakarta – Sri Mulyani Indrawati, selaku Menteri Keuangan, menyatakan bahwa jika penghitungan garis kemiskinan menggunakan ukuran yang direkomendasikan oleh Bank Dunia, yaitu Purchasing Power Parity (PPP), maka sekitar 40% populasi di Indonesia akan secara tiba-tiba terjerumus ke dalam kemiskinan.
Dalam laporan bertajuk ‘Indonesia Poverty Assessment: Pathways Towards Economic Security’, Bank Dunia merekomendasikan acuan garis kemiskinan disesuaikan dengan global, yaitu sebesar US$ 3,2 PPP per hari. Sebab, Indonesia telah mampu menekan angka kemiskinan ekstrem dengan penghitungan US$ 1,9 PPP per hari.
“Ibu Satu Kahkonen (Country Director World Bank Indonesia) katakan di speechnya ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin,” kata Sri Mulyani dalam acara World Bank’s Indonesia Poverty Assessment di Jakarta, dikutip Selasa (10/5/2023).
Sri Mulyani menganggap, ukuran itu tidak bisa seketika digunakan di tanah air karena, salah satunya masing-masing wilayah di Indonesia memiliki struktur harga yang berbeda satu sama lain. Sehingga, pengeluaran masyarakat untuk hidup berbeda dan tak cocok hanya diukur dari sisi pendapatannya.
“Karena bahkan saat anda berpergian saat Ramadhan, mudik Lebaran, seperti saya ke Semarang dan berkeliling menikmati restoran lokal, harganya sangat murah, ini di Semarang salah satu kota besar. jika ke tempat yang lebih rendah akan lebih murah,” tuturnya.
Oleh sebab itu, ia menganggap, ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Lagipula, ukuran yang ditetapkan Bank Dunia itu kata dia pemberlakuannya secara global.
“Andakan menggunakan US$ 3 secara global. Tapi ya, saya akan minta Pak Elan (Chief Policy Working Group Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan atau TNP2K) untuk menjawab pertanyaan itu,” ucap Sri Mulyani.
Elan Satriawan menambahkan, sebetulnya tak masalah jika indikator garis kemiskinan Bank Dunia itu digunakan, apalagi juga sudah digunakan untuk negara-negara berpendapatan menengah. Tapi ia mengingatkan Indonesia juga memerlukan garis kemiskinan sendiri yang bisa mengidentifikasi profil masyarakatnya.
“Indonesia perlu punya national proverty line yang bisa diidentifkasi, mengukur kemiskinan yang lebih baik, konsisten, across region, provinsi maupun kabupaten kota,” tuturnya.
Yang jelas, ia memastikan, pemerintah kini juga tengah memperbaiki angka garis kemiskinan yang sudah lama digunakan pemerintah itu. Diantaranya melalui pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek) oleh BPS, agar angka garis kemiskinan baru nantinya mencerminkan kondisi sebenarnya di masyarakat.