Samarinda – Wakil Ketua DPRD Kaltim, Sigit Wibowo, berharap agar Penjabat (Pj) Gubernur Kaltim, Akmal Malik, dapat memperhatikan dan memenuhi semua aspirasi masyarakat yang dinyatakan termasuk isu terkait DBON.
“Banyak aspirasi masyarakat yang telah disampaikan oleh teman-teman dewan. Ya kita harapkan Pj gubernur bisa mengakomodir dan menindaklanjuti semua apa yang sudah disampaikan itu,” ungkap Sigit.
Beberapa aspirasi yang telah disampaikan, diantaranya terkait persoalan listrik yang hingga kini belum merata di seluruh wilayah Kaltim terutama di desa-desa. Kemudian realisasi beasiswa Kaltim tuntas yang kerap dikeluhkan masyarakat karena permasalahan digitalisasi dan lainnya.
Selain itu, beberapa aspirasi yang disampaikan juga terkait aktivitas tambang batubara ilegal yang dampaknya banyak merugikan masyarakat Kaltim ,serta alokasi anggaran yang dianggap terlalu besar untuk Tim Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) Kaltim, bahkan mencapai 20 persen dari total dana hibah yang disalurkan oleh pemerintah provinsi Kaltim.
“Kalau terkait DBON ini sebenarnya lembaga kebijakan, bukan seperti KONI dan Dispora sebagai lembaga teknis atau pelaksana, tapi anggaran juga dapat dengan angka yang cukup fantastis. Artinya ini juga menjadi tugas Pj gubernur untuk mengevaluasi, apakah sudah sesuai tupoksinya sesuai bidangnya masing-masing,” tegasnya.
Beberapa aspirasi tersebut bahkan disampaikan beberapa kali oleh anggota dewan, termasuk pada forum rapat paripurna DPRD Kaltim ke-38 yang dilaksanakan, Senin (16/10/2023).
“Artinya, semua persoalan krusial yang terjadi selama ini perlu dievaluasi kembali. Sehingga bisa ditindaklanjuti dan ditangani serius melalui kebijakan yang diambil oleh Pj gubernur,” ujarnya.
Menurut Politikus PAN ini, semua aspirasi ataupun usulan yang disampaikan oleh anggota dewan selama ini tentunya memiliki banyak manfaat untuk masyarakat. Sehingga sangat perlu untuk diakomodir atau ditindaklanjuti.
Terkait persoalan digitalisasi di semua wilayah Kaltim, menurut Sigit, seharusnya pemerintah melalui Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) untuk bisa membuka peluang seluas-luasnya kepada semua provider (perusahaan Penyedia jasa Internet) sehingga persediaan layanan jaringan di semua wilayah bisa lebih optimal dan cepat.
“Kalau dari kementerian itu membuka peluang di perizinan tentu kita terbantu. Karena Telkom sendiri kurang terjangkau atau kurang cepat. Sehingga kita bisa terbantu oleh pihak swastanya seperti Telkomsel, BUMN dan lainnya,” imbuh Sigit.