Samarinda – Perjalanan Kalimantan Timur (Kaltim) di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) ibarat gelombang pasang-surut yang panjang. Sejak aktif berpartisipasi pada era 1950-an, Kaltim mulai menunjukkan lonjakan prestasi signifikan pada dekade 1980-an hingga 1990-an. Puncaknya terjadi saat Kaltim menjadi tuan rumah PON 2008 dan berhasil menembus tiga besar nasional. Namun, capaian gemilang itu perlahan meredup, terutama sejak PON 2021 hingga PON Aceh–Sumatra Utara, di mana Kaltim harus terlempar jauh dari jargon lima besar nasional yang selama ini melekat.
Penurunan peringkat tersebut dinilai tidak lepas dari faktor persiapan yang kurang optimal, khususnya akibat kondisi pandemi yang memengaruhi perencanaan dan pembinaan atlet. Meski prestasi relatif masih terjaga hingga PON 2016, dinamika olahraga prestasi saat ini menuntut pendekatan baru yang lebih efisien, efektif, dan berbasis analisis mendalam.
“Di era sekarang, untuk bisa berbicara banyak di olahraga prestasi, harus efisien dan efektif. Dunia olahraga bukan dunia politik,” ujar Romiansyah, Ketua Forum Atlet dan Pelatih Olahraga Kalimantan Timur.
Menurut pria yang akrab disapa Romy itu, peran Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) daerah sebagai penaung olahraga prestasi menjadi sangat krusial. Ia menekankan pentingnya kepemimpinan KONI yang mampu membangun kedekatan strategis dengan pemerintah daerah, khususnya Gubernur dan jajaran, agar amanat Undang-Undang Keolahragaan dapat diterjemahkan menjadi solusi nyata di lapangan.
“Suka tidak suka, pimpinan KONI harus punya cara dan pendekatan kepada pemerintah. Saat ini kami belum melihat adanya audiensi khusus dengan pimpinan daerah. Akibatnya, atlet dan pelatih masih sering dihadapkan pada persoalan non-teknis seperti keterbatasan anggaran,” lanjutnya.
Forum Atlet dan Pelatih Kaltim kini mengarahkan fokus pada persiapan Babak Kualifikasi (BK) PON 2027, dengan tahapan antara BK Porprov dan Porprov. Dalam konteks ini, Romiansyah menilai Musyawarah Provinsi (Musprov) KONI Kaltim seharusnya segera dilaksanakan, tanpa perlu memperpanjang masa kepengurusan hingga Porprov.
“Kepengurusan sekarang habis Februari 2026. Kalau alasannya Ramadan, bisa digeser ke Maret atau April. Tidak relevan diperpanjang sampai Porprov karena staf dan tenaga profesional tidak berganti. Fokus utama kita adalah BK PON,” tegasnya.
Ia juga menyoroti wacana pemisahan PON berdasarkan kategori cabang olahraga, seperti cabor olimpiade, non-olimpiade, dan beladiri. Menurutnya, kondisi ini menuntut KONI Kaltim memiliki strategi teknis yang matang, pengelolaan anggaran yang rasional, serta sinergi kuat dengan pimpinan daerah.
Selain isu struktural, Forum Atlet dan Pelatih turut mengkritisi praktik pemberian tali asih atlet pada ajang SEA Games di Bangkok. Romiansyah menilai metode tersebut belum mencerminkan prinsip efisiensi dan modernisasi tata kelola olahraga.
“SEA Games itu ranah KOI, bukan keharusan KONI hadir ke sana. Kalau pun sebagai bentuk perhatian pemerintah, idealnya Gubernur atau minimal Sekda yang mendampingi. Dalam kondisi efisiensi dan adanya bencana nasional, logikanya kegiatan luar negeri bisa ditunda,” ujarnya.
Ia menambahkan, efisiensi anggaran harus dijalankan dengan logika normatif olahraga, bukan keputusan serampangan. Menurutnya, perjalanan luar negeri baru relevan bila ada penugasan resmi seperti technical delegate, official, atau manajer tim nasional.
Forum Atlet dan Pelatih Kaltim pun meminta KONI Pusat agar isu perpanjangan kepengurusan KONI daerah dikomunikasikan dengan pimpinan daerah dan idealnya tidak dikabulkan. Harapannya, figur pemimpin KONI ke depan mampu bersinergi total dengan pemerintah, melakukan pembenahan internal, dan menerapkan metode pembinaan modern agar atlet dan pelatih dapat fokus berlatih demi mengembalikan kejayaan olahraga Kaltim.