Sangatta – Penjabat Sementara (Pjs) Bupati Kutai Timur (Kutim), Agus Hari Kesuma (AHK), melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah instansi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur pada Selasa (29/10/2024). Kunjungan ini bertujuan untuk memastikan kesiapan daerah dalam menghadapi bencana alam, kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta penegakan hukum lingkungan hidup di Kabupaten Kutim.
Kegiatan sidak dimulai di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kutai Timur, yang merupakan salah satu instansi yang menjadi fokus utama dalam penanganan bencana. Dalam pertemuan yang digelar di ruang rapat BPBD, Agus Hari Kesuma berdiskusi dengan para pejabat dan staf BPBD mengenai langkah-langkah strategis yang telah dan akan diambil dalam upaya mitigasi bencana di Kutim. Dalam kesempatan tersebut, Agus menekankan bahwa Pemkab Kutai Timur memberikan perhatian serius terhadap upaya mitigasi bencana, yang tercermin dari alokasi anggaran sebesar Rp 59 miliar yang diberikan kepada BPBD.
“Anggaran ini menunjukkan betapa seriusnya kami dalam menangani masalah mitigasi bencana, terutama melihat kondisi cuaca yang semakin sulit diprediksi. Oleh karena itu, kami berharap BPBD dapat memanfaatkan anggaran ini dengan baik untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana yang bisa terjadi,” ungkap Agus.
Sebagai langkah antisipasi lebih lanjut, Agus juga mendorong BPBD untuk segera membentuk Posko Siaga yang dapat bekerja secara intensif selama menghadapi cuaca ekstrem. Dalam pertemuan tersebut, Agus juga mengingatkan agar BPBD memperkuat kesiagaan di 18 kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan melibatkan masyarakat setempat melalui program Desa Tanggap Bencana.
“SDM harus terus ditingkatkan agar siap dalam menghadapi bencana. Kita harus melibatkan desa-desa ini dengan serius. Masyarakat desa harus mampu menjadi garda terdepan dalam penanganan bencana di wilayah mereka,” tegasnya. Agus berharap kunjungannya kali ini dapat membangkitkan semangat kebersamaan dan kekompakan di antara seluruh staf BPBD dalam menghadapi tantangan kebencanaan.
Usai kunjungan di BPBD, Agus melanjutkan sidaknya ke Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Kutai Timur. Sidak ini lebih terfokus pada kesiapan instansi tersebut dalam menangani kebakaran hutan dan lahan yang kerap terjadi di Kutim. Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Dinas Pemadam Kebakaran, Agus mengecek kesiapan sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Pemadam Kebakaran.
“Kesiapan sarana dan prasarana sangat penting dalam menghadapi kondisi kebakaran yang tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, kami ingin memastikan bahwa peralatan dan fasilitas yang ada siap digunakan setiap saat untuk menangani kebakaran, terutama yang melibatkan hutan dan lahan,” ujar Agus.
Tak hanya itu, Agus juga menekankan pentingnya koordinasi lintas instansi dalam penanganan karhutla. Dia berharap Dinas Pemadam Kebakaran selalu berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait serta elemen lainnya, terutama ketika kebakaran meluas dan memerlukan penanganan yang lebih besar.
“Dinas Pemadam Kebakaran harus selalu berkoordinasi dengan dinas terkait dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, termasuk masyarakat, untuk memastikan bahwa penanggulangan karhutla dapat berjalan dengan baik dan cepat,” tambah Agus.
Kepala Dinas Pemadam Kebakaran, Failu, menyambut baik arahan yang diberikan oleh Agus dan menegaskan kesiapan pihaknya dalam memperkuat koordinasi dengan BPBD dan instansi terkait lainnya. “Kami akan terus berusaha meningkatkan kesiapan kami, baik dalam hal sarana maupun koordinasi dengan berbagai pihak. Kami siap melaksanakan instruksi dan arahan yang telah diberikan oleh Pjs Bupati,” ujar Failu.
Selesai melakukan sidak di Dinas Pemadam Kebakaran, Agus Hari Kesuma melanjutkan kunjungan ke Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Kutai Timur. Di sini, Agus menekankan pentingnya penegakan hukum terkait lingkungan hidup. Ia meminta Dinas Lingkungan Hidup untuk segera mengadakan Forum Group Discussion (FGD) yang melibatkan seluruh camat se-Kutai Timur guna membahas masalah penegakan hukum lingkungan.
“Penegakan hukum lingkungan hidup adalah salah satu prioritas utama kita. Kami berharap dengan adanya FGD ini, para camat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik terkait peran mereka dalam menjaga kelestarian lingkungan dan melaksanakan peraturan yang berlaku di daerah,” ungkap Agus.
Selain itu, Agus juga menekankan pentingnya percepatan progres kegiatan serta realisasi anggaran tahun 2024 untuk mendukung pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup. Agus mengajak DLH untuk terus berupaya maksimal dalam menjaga kelestarian alam di Kutai Timur melalui kebijakan dan tindakan yang tepat.
Plt Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Dewi, menyambut positif arahan Pjs Bupati. “Kami siap mendukung visi dan instruksi Pjs Bupati untuk menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di Kutai Timur. Percepatan progres kegiatan serta penegakan hukum lingkungan merupakan langkah penting untuk mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan,” ungkap Dewi.
Lebih lanjut, Dewi menjelaskan bahwa pihaknya akan segera membentuk tim persiapan untuk menyelenggarakan FGD yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam bagi camat dan aparatur desa terkait tugas mereka dalam penegakan hukum lingkungan. Dengan demikian, diharapkan penegakan hukum lingkungan dapat berjalan lebih efektif dan menghasilkan dampak positif yang nyata bagi masyarakat dan alam di Kutai Timur.
Kegiatan sidak yang dilakukan oleh Pjs Bupati Kutim ini menunjukkan komitmen Pemkab Kutai Timur dalam menangani berbagai isu penting, mulai dari bencana alam, kebakaran hutan, hingga perlindungan lingkungan hidup. Agus Hari Kesuma berharap agar seluruh instansi terkait dapat bekerja lebih sinergis, proaktif, dan responsif dalam menghadapi tantangan-tantangan tersebut demi mewujudkan Kabupaten Kutai Timur yang aman, nyaman, dan berkelanjutan.
Dengan adanya langkah-langkah konkret yang diambil dalam sidak ini, diharapkan kedepannya Kutai Timur mampu menjadi daerah yang lebih siap dan tanggap terhadap bencana serta lebih peduli terhadap kelestarian lingkungan. Kegiatan-kegiatan seperti ini juga diharapkan dapat mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam menjaga lingkungan dan mendukung pembangunan yang berkelanjutan.