Sangatta – Ruang Rapat DPPKB Kutai Timur pada Selasa (9/12/2025) berubah menjadi ruang penuh antusiasme. Para PPTK, staf pengelola kegiatan, hingga penyuluh lapangan hadir untuk mengikuti Penguatan Laporan Pertanggungjawaban Perangkat Daerah, sebuah pelatihan dua hari yang dirancang untuk membenahi pemahaman aparatur dalam menyusun laporan keuangan secara benar dan terstruktur.
Plt. Sekretaris DPPKB Kutim, H. BB Partomuan, membuka kegiatan dengan menekankan pentingnya akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Ia menegaskan bahwa laporan keuangan memiliki fungsi jauh lebih penting daripada sekadar syarat administrasi.
“Ini adalah bentuk pertanggungjawaban kita kepada masyarakat dan pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, laporan keuangan mencerminkan perjalanan sebuah program dari awal hingga selesai, termasuk tantangan dan capaian. Transparansi itu, katanya, menjadi acuan bagi pemerintah dalam mengambil keputusan di masa mendatang.
Pelatihan ini menghadirkan tiga narasumber dengan perspektif yang saling melengkapi. Pada hari pertama, Emi Rusmawati dari Inspektorat Kutim memberikan materi seputar kepatuhan dan ketelitian dalam proses pelaporan. Gaya penyampaiannya yang runtut membuat materi pengawasan yang biasanya dinilai berat menjadi lebih mudah dipahami.
Hari kedua diisi Fiqih Dedi Efendi dari BPKAD Kutim yang membahas korelasi laporan pertanggungjawaban dengan tata kelola keuangan daerah. Sesi siang bersama Abdul Mu’iz dari KP2KP kemudian memperjelas aspek perpajakan, topik yang sering menimbulkan kebingungan, namun hari itu mampu dikupas secara ringan melalui dialog interaktif.
Format pelatihan yang tidak kaku membuat peserta lebih leluasa belajar. Mereka aktif bertanya, berdiskusi, hingga saling menunjukan dokumen laporan masing-masing. Banyak yang mengaku baru menyadari kesalahan kecil yang selama ini dianggap sepele, namun ternyata sering menjadi sumber kekeliruan dalam proses verifikasi.
Menurut H. BB Partomuan, pelatihan ini adalah upaya mendorong budaya kerja yang lebih bertanggung jawab. Laporan yang tersusun rapi dan terintegrasi dengan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah diharapkan dapat mempercepat proses pemantauan dan pengawasan oleh pemerintah daerah hingga pusat.
Kegiatan ini dibiayai melalui DIPA DPPKB Kutai Timur Tahun Anggaran 2025 dan dikemas dalam suasana humanis, jauh dari kesan pelatihan yang formal dan menegangkan. Para peserta mengaku mendapat perspektif baru mengenai penyusunan laporan dan merasa lebih percaya diri dalam menjalankan tugas tersebut ke depan.
Pada akhir kegiatan, beberapa peserta berseloroh bahwa mereka kini “lebih jinak” terhadap laporan keuangan. Sebuah ungkapan yang menggambarkan bahwa pelatihan ini tidak hanya memberi pemahaman teknis, tetapi juga membangun hubungan yang lebih baik antara ASN dan kewajiban administrasinya.
