Bontang – Dari ruang perencanaan, arah masa depan kota mulai dirumuskan. Pemerintah Kota Bontang resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027, sebagai pijakan strategis menuju pembangunan berkelanjutan.
Kegiatan tersebut dibuka langsung oleh Wali Kota Bontang, Neni Moerniaeni, pada Selasa (7/4/2026) di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota. Forum ini diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dengan mengusung tema penguatan daya saing sumber daya manusia (SDM), ekonomi kerakyatan, serta infrastruktur pendukung investasi.
Hadir dalam kegiatan tersebut Ketua DPRD Kota Bontang Andi Faizal Sofyan Hasdam bersama anggota DPRD, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), perwakilan Kementerian PPN/Bappenas secara daring, serta Bappeda Provinsi Kalimantan Timur. Selain itu, turut hadir jajaran perangkat daerah, instansi vertikal, akademisi, hingga tokoh masyarakat sebagai bagian dari proses partisipatif pembangunan.
Dalam sambutannya, Wali Kota menegaskan bahwa Musrenbang merupakan forum strategis yang berperan penting dalam menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat bawah hingga tingkat kota. Selain itu, forum ini juga menjadi wadah penyelarasan kebijakan antara pemerintah daerah, provinsi, dan pusat.
Ia mengungkapkan bahwa meskipun Kota Bontang menghadapi tekanan fiskal pada tahun 2025, perekonomian daerah tetap mampu tumbuh sebesar 3,21 persen. Untuk tahun 2027, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi meningkat hingga 4,63 persen, seiring dengan upaya penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kualitas SDM.
“Perencanaan ini harus mampu menjawab tantangan sekaligus menjadi solusi bagi kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sejumlah program prioritas turut dipaparkan dalam forum tersebut, mencakup sektor pendidikan, kesehatan, serta penanganan stunting. Selain itu, pembangunan infrastruktur seperti jalan dan pengendalian banjir juga menjadi perhatian utama, termasuk penguatan sektor ekonomi melalui UMKM dan perikanan.
Pemerintah Kota Bontang juga mendorong kolaborasi pendanaan lintas sektor guna mengoptimalkan pelaksanaan program pembangunan. Langkah ini dinilai penting untuk mengatasi keterbatasan anggaran sekaligus memastikan program prioritas tetap berjalan efektif.
Selain itu, optimalisasi pendapatan daerah menjadi fokus lain dalam mendukung keberlanjutan pembangunan. Dengan strategi tersebut, pemerintah berharap mampu menjaga stabilitas fiskal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kegiatan Musrenbang ditutup dengan penandatanganan berita acara kesepakatan sebagai bentuk komitmen bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mewujudkan pembangunan Kota Bontang yang inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan.
