Samarinda – Komisi II DPRD Kota Samarinda melakukan pertemuan (hearing) dengan mitra kerjanya untuk membahas Progres Penyerapan Anggaran Tahun 2023 serta mengevaluasi kendala-kendala yang ada dan usulan skala prioritas anggaran untuk Tahun 2024.
Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Samarinda ikut terlibat dalam pertemuan ini, yang berlangsung di Ruang Rapat Gabungan Lantai 1 DPRD Kota Samarinda pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023.
Target PAD 2024: Maksimalkan Pencapaian
Setelah rapat selesai, Fuad Fakhruddin, Ketua Komisi II DPRD Samarinda, menyampaikan hasil pembahasan pada pertemuan tersebut. Salah satu target yang dibahas untuk dicapai pada tahun 2024 adalah memaksimalkan realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2023.
Dikarenakan saat bulan Juli, realisasi anggaran masih berada pada kisaran sekitar 53 persen, maka anggaran yang belum terserap akan dimanfaatkan semaksimal mungkin.
“Di tahun 2024 nanti akan dimaksimalkan lagi targetnya,” ucapnya
Sorotan Pencapaian Parkir Tepi Jalan
Fuad menyampaikan bahwa persoalan yang menjadi sorotan Komisi II adalah pencapaian parkir tepi jalan yang masih belum maksimal, hanya mencapai sekitar 20 persen dari target yang telah ditetapkan.
“Jadi persoalan termasuk pencapaian yang dihasilkan parkir tepi jalan ini yang masih belum maksimal itu yang kita soroti, kita berharap nanti ini bisa dimaksimalkan,” bebernya
Fuad, seorang politisi Gerindra, mengungkapkan rencananya untuk memanggil pihak-pihak terkait seperti Dinas Perhubungan (Dishub), Varia Niaga, dan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) guna membahas mengapa pengelolaan parkir tidak sesuai dengan harapan atau ekspektasi yang telah ditetapkan.
“Nanti kita akan panggil ketiganya, ini kendalanya apa yang sampai saat ini kenapa belum maksimal targetnya,” ungkapnya.
Optimalisasi PAD: Usulan Tim Khusus
Dalam rapat tersebut, juga diungkapkan bahwa sektor perhotelan telah dinilai berjalan dengan baik sehingga pihak komisi mengusulkan pembentukan tim khusus untuk memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Kepala Bapenda Samarinda, Hermanus Barus, menyampaikan bahwa kendala yang dihadapi adalah tingkat kesadaran masyarakat yang masih rendah terkait kewajiban membayar PAD.
Meskipun begitu, Hermanus Barus menegaskan bahwa pihaknya tetap berkomitmen untuk terus melakukan sosialisasi dan penindakan demi mencapai realisasi PAD hingga mencapai 100 persen.
“Ya kami harap pendapatan kita juga bisa serap dan tahun depan sekitar 3,9 triliun di luar Silpa,” tandasnya.