Balikpapan – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur menggelar acara Uji Publik terkait Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) di Ballroom Hotel Platinum, Balikpapan, Sabtu (23/9/2023).
Acara ini dibuka oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, dan dihadiri oleh sejumlah narasumber, termasuk Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Ismiati, serta Ketua Pansus DPRD Provinsi Kaltim yang membahas Ranperda PDRD, Sapto Setyo Pramono.
Dalam acara tersebut, Kepala Bapenda Kaltim, Ismiati, memberikan gambaran tentang pembentukan dan substansi materi dari Ranperda PDRD Kaltim, serta kerangka penjelasan mengenai peraturan pajak dan retribusi daerah. Salah satu latar belakang Ranperda PDRD ini adalah rasionalisasi retribusi dari 32 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan.
Selain itu, ada Opsen Pajak Provinsi dan Kabupaten/Kota sebagai skema penyesuaian bagi hasil dan penyesuaian kewenangan, seperti Opsen PKB, BBNKB, MBLB, tanpa tambahan beban Wajib Pajak. Selain itu, terdapat perluasan objek melalui sinergitas Pajak Pusat dan Daerah, mencakup hal-hal seperti valet parkir dan objek rekreasi.
“Terakhir adalah harmonisasi dengan peraturan perundang-undangan lain seperti Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Alat Berat/Alat Besar dan lain-lain,” jelasnya.
Wakil Ketua DPRD Kaltim, Seno Aji, menjelaskan bahwa sebelum sebuah produk hukum daerah menjadi resmi, sangat penting mendapatkan respon dari masyarakat.
“Uji publik ini bertujuan untuk mengetahui aspirasi dan respon masyarakat. Sejauh mana produk hukum daerah ini ditetapkan dan dilaksanakan di kemudian hari,” ujarnya.
Melalui uji publik ini, diharapkan dapat diperoleh masukan, saran, dan partisipasi masyarakat dalam penyempurnaan Ranperda tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ini. Direktur Pendapatan Daerah Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri, Hendriawan, berharap agar Provinsi Kaltim dapat segera menyerahkan Ranperda PDRD untuk diproses, menjadi salah satu dari sedikit provinsi yang telah melakukan langkah-langkah ini.
Turut hadir dalam uji publik ini adalah berbagai pihak, seperti OPD Pemungut Retribusi Daerah, Bapenda Kabupaten/Kota se-Kaltim, instansi vertikal, penambang, organisasi masyarakat, serta perusahaan di berbagai sektor seperti pertambangan, perkebunan, dan distributor kendaraan.
Semua pihak berharap agar Ranperda PDRD ini dapat memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat serta memberikan kontribusi pada pembangunan daerah yang lebih baik.